Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PDIP
Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
2024-12-14 18:53:04

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12).(Foto: Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda))
JAKARTA, Berita HUKUM- Ada yang ingin dongkel Megawati Soekarnoputri dari kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah ada tanda-tandanya.

PDIP akan melakukan kongres pada April 2025.

Di kongres ini akan ada penentuan Ketua Umum periode berikutnya.

Ketua Umum PDIP saat ini, Megawati Soekarnoputri digadang-gadang akan kembali menjadi Ketua Umum partai banteng moncong putih itu.

Namun, dikabarkan ada pihak-pihak yang coba menggusur Megawati.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengungkap tanda-tanda ada pihak yang mencoba mendongkel Megawati Soekarnoputri dari Ketua Umum PDIP saat Kongres 2025 mendatang.

Sinyal ada pihak yang ingin mendongkel menguat setelah curahatan yang diungkap oleh Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mendengar ada pihak yang ingin menggantinya karena dianggap gagal saat Pilkada Serentak 2024.

Menurut Deddy, tanda-tanda ada pihak yang ingin mendongkel Megawati saat kongres terlihat dari banyaknya gugatan yang mempersoalkan daftar kepengurusan PDIP.

"Kalau tanda-tandanya kan kita bisa lihat dari gugatan, 5 gugatan yang diajukan kelompok kelompok tertentu atau pihak-pihak yang didorong oleh orang-orang tertentu untuk menggugat mempermasalahkan legalitas dari perpanjangan dan penambahan personil DPP PDIP," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam.

Selain itu, Deddy pun melihat saat ini sudah banyak spanduk provokasi yang ingin mempersoalkan legalitas kepengurusan PDIP.

"Kita melihat spanduk-spanduk bertebaran di Jakarta yang mempertanyakan juga soal itu. Ya, itu kami sudah ketahui dan kami bahkan sudah melakukan salah satu respons beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia pun meminta awak media untuk mendalami tersendiri siapa pihak yang ingin mendongkel Megawati.

"Selebihnya itu tanggung jawab Anda untuk mencari tahu lebih dalam," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mendapatkan kabar adanya upaya dari pihak tertentu untuk mengacaukan pelaksanaan Kongres PDIP 2025.

Menurut rencana, Kongres PDIP 2025 digelar pada April 2025.

Megawati juga menyampaikan keinginan anggota PDIP agar dirinya kembali menjabat sebagai ketua umum partai.

“Saya sekarang masih keren diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres ibu musti jadi lagi," ucap Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, Kamis (12/12/2024).

"Enak aja emangnya gue enggak pensiun,” tambahnya.

Presiden ke-5 RI itu sengaja membicarakan hal tersebut agar pihak yang ingin mengacaukan PDIP, mendengar langsung bahwa seluruh kader partai tetap solid.

“Ini biar kedengeran kenapa? Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut (kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran deh, coba kamu awut-awut partai saya,” tutur Megawati.


Pernyataan Megawati pun disambut tepuk tangan dan tawa para hadirin yang datang dalam acara peluncuran buku tersebut.

Namun, dia justru meminta para audiens untuk tidak menganggap pernyataannya sebagai candaan.

“Lho ya yang keren kenapa tepuk tangannya, berarti kalian enggak simpati sama saya, tahu enggak? Setengah hati atau ada juga barangkali ada di sini dua kaki, ojo guyu, hehe,” kata Megawati.

Setelahnya, Megawati lanjut berbicara sambil terisak. Dia menyatakan bahwa saat ini dirinya berbicara sebagai anak bangsa yang berjuang mati-matian untuk membangun partai.

“Jadi bukan sebagai Megawati Soekarnoputri. Tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut berdarah-darah tahu enggak?” tutur Megawati sambil terisak.

“Kalian belum rasain berdarah-darah. Ah sudah ah, hehe soalnya nanti bikin nangis,” kata Megawati seraya mengakhiri pembicaraannya.(TribunKaltim/bh/sya)



 
Berita Terkait PDIP
 
Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
 
Megawati: Saya Bilang ke Anak Buah Gak Usah Takut, Kalau Ditangkap, Saya Datang
 
Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Sepanjang Tahun 2025 MA Memutus 37.865 Perkara, Ketua: Beban Meningkat Namun Produktivitas Tetap Stabil
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]