Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Haji
Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
2024-06-25 22:19:28

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat mengunjungi jemaah haji Indonesia asal Kebumen yang sedang transit di salah satu hotel transit di Madinah, Arab Saudi, Senin (24/6).(Foto: Sgh/Andri)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji bukanlah bentuk politisasi yang bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji. Hal ini disampaikan Wachid usai mengunjungi jemaah haji Indonesia asal Kebumen yang sedang transit di salah satu hotel transit di Madinah.

"Kalau ada yang menekankan Pansus (Haji) politisasi, itu tidak benar. Memang ini dilakukan oleh teman-teman di DPR atau politisi, ya memang politik, tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji," jelas Wachid kepada Parlementaria di Madinah, Arab Saudi, Senin (24/6).

Wachid mengungkapkan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius dan penyelesaian segera. Salah satu isu utama yang disorot adalah lemahnya diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya diplomasi antarnegara, bukan hanya melalui Kementerian Haji, tetapi juga melibatkan Kementerian Luar Negeri serta penekanan dari pimpinan negara.

"Kita amati diplomasi kita lemah. Diplomasi ini penting untuk perbaikan-perbaikan di sini karena haji ada di Arab Saudi. Diplomasi negara dengan negara diperlukan, tidak bisa hanya oleh (level) kementerian, tapi juga perlu penekanan antara Raja dan Presiden ke depan," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Wachid menyoroti permasalahan visa, baik visa haji maupun visa non-haji, yang kerap menimbulkan masalah bagi masyarakat. Banyak warga Indonesia yang tertipu dengan iming-iming harga murah menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji, yang pada akhirnya ditelantarkan di Arab Saudi.

"Visa haji dan visa non-haji sekarang menjadi masalah besar. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang menggunakan visa non-haji karena mereka tidak tahu, mereka diiming-imingi harga murah. Ketika mereka ditelantarkan, sebagai wakil rakyat, saya harus menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini tidak bisa terjadi. Ini harus dituntaskan melalui diplomasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia," tegas Wachid.

Wachid juga menjelaskan bahwa Pansus Haji dibentuk bukan untuk kepentingan politik semata, tetapi demi kepentingan umat dan perbaikan pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. Ia berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama dan tidak ada fraksi yang menolak keputusan ini.

"Ini bukan demi kepentingan politik, tetapi demi kepentingan umat dan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depan. Saya berharap tidak ada fraksi yang keluar dari keputusan Pansus (Haji)," ujar Wachid.

Dengan pembentukan Pansus Haji, Wachid berharap agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara komprehensif dan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang.(skr/rdn/parlementaria/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Haji
 
Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Wisnu Wijaya: F-PKS Tolak Usulan Kenaikan Biaya Ibadah Haji dan Sampaikan Solusinya!
 
Kuota 2024 Bertambah, Jangan Sampai Persoalan Haji Tahun Lalu Terulang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Advokat Rakyat, Agussalim SH: Taman Nasional TNKT Togean 'Eco Fasis', Hak Agraria Ulayat Milik Rakyat !
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]