Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Virus Corona
 
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil | 2020-04-02 08:57:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Covid 19 sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan harusnya dibatalkan.

Hidayat mengatakan salah satu asas yang perl
...

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19 | 2020-04-02 08:47:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi peran MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang dalam beberapa waktu terakhir telah mem 'fatwa'kan dan mengimbau umat masing-masing agar berperan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan beribadah di rumah.

Namun Hidayat Nur Wahid atau HNW mendesak
...

Ditlantas Polda Metro Pastikan Sidang dan Pengembalian Berkas Tilang Tetap Berjalan Selama Darurat Covid-19 | 2020-04-01 23:07:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit Gakkum (Penegakan Hukum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerangkan bahwa penyerahan berkas tilang atau barang bukti pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan dan proses sidang tilang tetap berjalan di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Barang bukti (tilang) tetap kami serahkan ke
...

Ahmad Yani: UU Karantina Kesehatan Dibuat Era Jokowi Tapi Yang Dipilih Perppu Lama, Tujuannya Apa? | 2020-04-01 10:17:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.

Pasalnya, Jokowi tidak mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

"UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerinta
...

Kementerian BUMN Berikan Bantuan APD Covid-19 ke RSU Adhyaksa | 2020-03-31 13:23:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) Covid -19 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, di kantor Kejaksaan Agung RI, pada Senin, 30 Maret 2020, sore.

APD Covid -19 yang diserahkan tersebut, adalah 170 set isolation coverall, 600 paket NI Prima Protect + HandSanitizer @ 5
...

Gubernur Anies Imbau RT/RW dan PKK Aktif Mendata Serta Sosialisasi Warga dengan Risiko Tinggi Tertular COVID-19 | 2020-03-31 07:59:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tingkat kematian akibat Coronavirus Disease (COVID-19) semakin meningkat sejak ditemukan kasus positif di Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Cor ...

PSSB Langsung Darurat Sipil, Ubedilah Badrun: Presiden Jokowi Bisa Langgar Konstitusi | 2020-03-31 07:31:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dianggap melanggar konstitusi jika benar-benar melakukan langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) langsung ke darurat sipil saat menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, pelangg
...

Tidak Sepakat Kebijakan Pemerintah, Saleh Daulay: Yang Darurat Itu Kesehatan Masyarakat! | 2020-03-31 07:22:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI tidak sepakat dengan kebijakan darurat sipil yang diambil oleh pemerintah menyikapi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di tanah air Indonesia.

Pasalnya, pemerintah dianggap ingin 'lepas tangan' jika menerapkan usulan karantina wilayah atau lockdown daerah-daerah rentan penyebaran Covid-19.

An
...

'Lockdown' di India Berubah Menjadi Tragedi Kemanusiaan | 2020-03-31 07:08:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika saya berbicara dengannya di telepon, ia baru saja pulang ke desanya di Negara Bagian Rajasthan, India bagian utara, tempat dia bekerja sebagai tukang batu.

Di bawah terik panas matahari, Goutam Lal Meena telah berjalan menyusuri jalan aspal sejauh 300 km dengan mengenakan sandal. Dia mengaku bertahan dengan mengon
...

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia | 2020-03-31 05:55:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus kematian akibat Corona (Covid-19) hingga Jumat (27/3) di Indonesia mencapai 87 orang dari 1046 kasus. Hanya 46 yang sembuh. Ini merupakan kasus kematian tertinggi di dunia yang mencapai sekitar 8,7 persen. Angka tersebut dua kali lipat di atas rata-rata dunia yang hanya 4 persen. Tingginya kematian Corona di Indonesia ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita
Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia
Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19
Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'
Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19
Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan
Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]