JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Covid 19 sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan harusnya dibatalkan.

Hidayat mengatakan salah satu asas yang perl ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi peran MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang dalam beberapa waktu terakhir telah mem 'fatwa'kan dan mengimbau umat masing-masing agar berperan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan beribadah di rumah.

Namun Hidayat Nur Wahid atau HNW mendesak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit Gakkum (Penegakan Hukum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerangkan bahwa penyerahan berkas tilang atau barang bukti pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan dan proses sidang tilang tetap berjalan di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Barang bukti (tilang) tetap kami serahkan ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.

Pasalnya, Jokowi tidak mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

"UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerinta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) Covid -19 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, di kantor Kejaksaan Agung RI, pada Senin, 30 Maret 2020, sore.

APD Covid -19 yang diserahkan tersebut, adalah 170 set isolation coverall, 600 paket NI Prima Protect + HandSanitizer @ 5 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tingkat kematian akibat Coronavirus Disease (COVID-19) semakin meningkat sejak ditemukan kasus positif di Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Cor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dianggap melanggar konstitusi jika benar-benar melakukan langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) langsung ke darurat sipil saat menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, pelangg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI tidak sepakat dengan kebijakan darurat sipil yang diambil oleh pemerintah menyikapi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di tanah air Indonesia.

Pasalnya, pemerintah dianggap ingin 'lepas tangan' jika menerapkan usulan karantina wilayah atau lockdown daerah-daerah rentan penyebaran Covid-19.

An ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika saya berbicara dengannya di telepon, ia baru saja pulang ke desanya di Negara Bagian Rajasthan, India bagian utara, tempat dia bekerja sebagai tukang batu.

Di bawah terik panas matahari, Goutam Lal Meena telah berjalan menyusuri jalan aspal sejauh 300 km dengan mengenakan sandal. Dia mengaku bertahan dengan mengon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus kematian akibat Corona (Covid-19) hingga Jumat (27/3) di Indonesia mencapai 87 orang dari 1046 kasus. Hanya 46 yang sembuh. Ini merupakan kasus kematian tertinggi di dunia yang mencapai sekitar 8,7 persen. Angka tersebut dua kali lipat di atas rata-rata dunia yang hanya 4 persen. Tingginya kematian Corona di Indonesia ...Berita Selengkapnya