Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    UU MD3
 
UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR | 2018-03-17 07:51:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari, Kamis (15/3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) berlaku efektif. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat, apalagi wartawan yang akan diproses hukum karena mengkritik DPR. Pasalnya DPR yang kuat adalah DPR yang diawasi dengan baik oleh rakyat. Oleh karenanya, DPR butu ...

Jokowi Mengundang 4 Pakar Hukum Minta Pendapat UU MD3 dan RKUHP | 2018-03-01 01:54:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pakar hukum ke Istana Presiden Jakarta pada, Rabu (28/2) sore untuk berbincang-bincang. Mereka dimintai pandangan mengenai Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan RKUHP.

Empat pakar hukum tersebut yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Luhut Marihot
...

Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur' | 2018-02-23 15:40:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Merespon polemik Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang telah disahkan oleh DPR tersebut dapat berpotensi mempidanakan rakyat yang melakukan kritik terhadap anggota Dewan adalah dengan alasan demi menjaga kehormatan dewan, Mr. Kan Hiung sebagai pengamat sosial politik mengatakan bahwa, jika memang dilara ...

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP | 2018-02-23 13:44:08

MATARAM, Berita HUKUM - Forum Jurnalis Muslim (Forjim) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Islamic Center, Mataram-NTB, pada 20-21 Februari 2018. Dalam Mukernas tersebut, Forjim mengeluarkan beberapa rekomendasi. Diantaranya terkait UU MD3 dan RKUHP.

Forjim menyesalkan pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DP
...

Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR | 2018-02-22 20:42:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat diserukan tak perlu takut mengkritik DPR RI, karena memang tak ada pasal yang mengaturnya di UU manapun. Yang dilarang adalah penghinaan terhadap DPR sebagai lembaga. Pasal penghinaan tidak saja ada dalam pasal UU MD3, tapi di KUHP juga diatur.

Kontroversi atas pasal penghinaan parlemen yang ada dalam UU MD3 ke
...

DPR akan Gelar Rapim Bahas Sikap Presiden Tolak Tanda Tangan UU MD3 | 2018-02-22 06:07:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR akan melakukan pembahasan sebagai tindak lanjut dari sikap Presiden Jokowi yang tidak akan menandatangani UU MD3. Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa ada kemungkinan Presiden Jokowi tak akan menandatangani UU MD3.

"Nanti Pi
...

Paripurna DPR Setujui Revisi UU MD3 | 2018-02-13 08:27:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3.

"Kepada seluruh Anggota Dewan, apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undan
...

Ketua DPR: RUU MD3 Rampung Februari 2018 | 2018-01-27 02:03:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) segera rampung pada Februari 2018 ini. Kesepakatan itu sudah dicapai antara DPR dan pemerintah. Semua Pimpinan DPR juga telah menyetujui substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut pada Rapat Pimpinan DPR RI.

Bamsoet, demikian Ketua DPR itu akrab disa
...

Mahkamah Kehormatan DPR Sosialisasikan UU MD3 | 2017-06-10 18:52:24

BENGKULU, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker MKD DPR RI, Yulian Gunhar (F-PDI Perjuanga
...

Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock | 2017-06-06 17:29:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait dengan penambahan 11 kursi MPR RI dan 10 kursi DPR RI masih macet alias deadlock.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo saat diskusi forum legislasi dengan tema 'RUU MD3, Urgensi Penambahan 11 Pimpinan MPR' bersama Sek
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]