Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    SDM
 
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan | 2018-12-13 10:44:25

MATARAM, Berita HUKUM - Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Muhammad Syafrudin menilai hal ini penting untuk menopang pembangunan daerah kepulauan agar tak tertinggal jauh dari masyarakat yang tinggal di daerah daratan.

"Soal SDM ini sa
...

Presiden Jokowi Berhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar | 2016-08-15 21:40:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM, Archandra Tahar, dari posisinya.

Sejalan dengan itu, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, sebagai pelaksana tugas menteri ESDM.

Hal itu dikatakan Pratikno di Istana Neg
...

IPI Minta Pemerintah Harus Komitmen, Konsisten Penggunaan TKDN di BUMN, ESDM dan Operator Minyak | Friday 11 Sep 2015 13:24:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian People's Institute (IPI) berharap agar deregulasi, debirokratisasi, dan penegakan hukum yang dimaksudkan secara detail akan menjabarkan proteksi pada industri nasional. Serta komitmen Pemerintah secara konsisten, dalam penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap barang dan jasa hasil produksi industri ...

Politisi PDIP: Sudirman Said Ikut Menikmati Petral | Friday 22 May 2015 07:56:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh antara Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dinilai hanya polemik antar sesama rival saja.

Sebenarnya, politikus PDIP, Effendi Simbolon, selama ini Sudirman orang yang juga ikut terlibat dalam politik migas nasional
...

Pernyataan Menteri ESDM untuk SBY Tidak Berdasar dan Kontraproduktif | Wednesday 20 May 2015 02:58:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan tidak berdasar Menteri ESDM Sudirman Said di media nasional yang mendiskreditkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai kecaman dari para kader Partai Demokrat. Sebab pernyataan “asal bunyi” tersebut bersifat kontraproduktif dan hanya menimbulkan kegaduhan.

‘’Karena tidak berdasar dan terkesan m
...

Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009 | Thursday 29 Jan 2015 04:57:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia dalam Energi Outlook for Asia and the Pasific 2013, permintaan energi primer di Asia Pasifik diproyeksikan naik berkisar 2,1% per tahun selama 2010 hingga 2035, lebih cepat 1,5% per tahun dari pertumbuhan ekonomi. (prediksi selama periode yang sama).

ADB (Asean Development Bank) menyebutkan bahwa, pe
...

Hadir di Kementerian ESDM, CT Akan Sampaikan Saran Calon Menteri ESDM untuk Jokowi | Sunday 19 Oct 2014 00:32:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung (CT) berjanji kepada awak media guna memberi saran kepada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam menentukan sosok pemimpin di Kementerian ESDM.

Hal itu disampaikan CT usai menyaksikan penandatanganan amandemen Kontrak Ka
...

Bagaimana Mengelola Kebijakan Gas Bumi? Ini Jawaban Wamen ESDM | Saturday 18 Oct 2014 22:19:02

BANDUNG, Berita HUKUM - Pengelolaan kebijakan gas bumi nasional yang efektif hanya memerlukan 2 hal, yaitu Kebijakan dalam satu gerbong dikemas dalam satu peta panduan dan kepemimpinan yang diakui tidak hanya oleh stake holder terkait ESDM, tapi juga berbagai pihak industri.

“Kami telah mengadakan enam kali pertemuan untuk menata kembali soal ke
...

Lima Kontrak Gas Ditandatangani, Potensi Penerimaan Negara Rp 126 Triliun | Friday 17 Oct 2014 17:32:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/10). Seluruh PJBG diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan Negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 10,5 miliar atau Rp 126 triliun.

“Ini penandatangan kesepakatan ju
...

Hasil Amandemen Kontrak Karya Minerba, CT Puji Sikap Vale | Friday 17 Oct 2014 16:47:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menjalankan amanat UU Mineral dan Batubara Tahun 2009 terkait renegosiasi, Pemerintah dan PT Vale Indonesia, Tbk, menandatangani amandemen Kontrak Karya (KK) sebagai hasil renegoisasi. Kesepakatan keduanya terjalin pada hari ini, Jum'at (17/10) di Kementerian ESDM. Renegoisasi pertama dilakukan sejak 2,5 tahun lalu.

...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]