Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah | 2019-04-02 12:58:52

MAKASSAR, Berita HUKUM - Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komis
...

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta | 2018-06-19 16:27:42

TANGERANG , Berita HUKUM - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa tempat maupun instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik, terlebih pada masa libur lebaran Hari Raya Idul Fitri seperti arus balik saat ini .

Salah satu tempat yang menjadi obyek sidak ORI pada kesempatan kali ini ialah Bandar Ud
...

Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan | 2016-10-10 16:37:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menyinggung kondisi pelayanan publik di daerah perbatasan yang minim. Hal tu sering ditemui ketika melakukan kunjungan kerja ke dapilnya di Kalimantan Utara, meskipun begitu ia mengapresiasi kinerja Ombudsman untuk melakukan inisiasi dalam melakukan investigasi.

Hal itu diungkapkan dalam R
...

22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP | 2016-08-19 07:41:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar 22 juta penduduk Indonesia terancam tidak mendapatkan pelayanan publik karena belum tercatat merekam data untuk E-KTP yang dibatasi hingga 30 September 2016 mendatang. Sanksi itu dijatuhkan negara untuk menjadikan penduduk Indonesia tertib.

"Bagi penduduk yang sampai 30 September 2016 belum merekam (data kependudu
...

Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal' | Saturday 23 Nov 2013 12:16:34

MEDAN, Berita HUKUM - Sebuah negara dikatakan gagal ketika administrasi pelayanan publik gagal memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada warga negaranya. Di New Zealand, sebuah institusi seperti KPK sudah dibubarkan karena tingkat korupsi disana sudah sangat rendah sekali sehingga Ombudsman yang lebih ditingkatkan.

Kepala Bidang Pencegahan Ombu
...

Lima Kementerian Berapor Merah Dalam Pelayanan Publik | Monday 22 Jul 2013 18:45:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Lima Kementerian mendapat rapor merah dalam pelayanan publik khususnya pada unit pelayanan perizinan. Kelima Kementerian tersebut adalah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal itulah, yang terpampang
...

Inilah Unit Pelayanan Publik Terbaik Pilihan Kementerian PAN-RB | Saturday 30 Mar 2013 10:14:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jumat (29/3) pagi, di Balai Kartini, Jakarta, menyerahkan penghargaan bagi Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Pemerintahan Kota yang memberikan pelayanan publik terbaik sepanjang 2012.

Ada dua jenis penghargaan yang diberikan oleh Kemen
...

Refleksi Provinsi Gorontalo, Pelayanan Publik Masih Terbawah | Sunday 30 Dec 2012 20:43:40

GORONTALO, Berita HUKUM - Usia Provinsi Gorontalo saat ini telah lebih dari satu dasawarsa, dari segi kemiskinan Provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan masih berada pada level 40 persen, namun dengan jalannya pemerintahan hingga sekarang, kemiskinan menurun hingga 18 persen. namun tujuan dari pembe ...

Koordinasi-Supervisi Pencegahan KPK 2012: Fokus Pelayanan Publik, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa | Thursday 01 Nov 2012 14:51:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan program koordinasi, supervisi, dan monitoring bidang pen ...

Sosialisasi dan Klinik Pengaduan Pelayanan Publik Ombudsman RI | Thursday 17 May 2012 20:56:30

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan sw ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]