Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pekerja Asing
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal | 2019-08-24 18:59:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

"Pemerintah harus membatasi tenag
...

Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal | 2019-02-18 13:57:52

PALEMBANG, Berita HUKUM - Menyusul maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan investasi, pemerintah diimbau lebih mengakomodasi dan membela kepentingan pekerja lokal. Buruh kasar asing ternyata banyak masuk daripada pekerja ahli asing. Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray menyayangkan banyaknya buruh kasar yang mas ...

Dialog dengan Milenial, Sandiaga Uno Dikeluhkan Soal Tenaga Kerja Asing | 2019-02-05 16:29:24

PALANGKARAYA, Berita HUKUM - Tiara, Milenials Palangkaraya, mengaku resah setelah lulus kuliah sulit mencari kerja. Sementara menurutnya, begitu gampang Tenaga Kerja Asing (TKA) diterima kerja di daerahnya.

"Saya sudah lulus kuliah Pak, sudah daftar kerja, tapi nggak diterima. Kenapa ya Pak? Padahal kalau orang asing kok gampang banget kerja di
...

51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh | 2019-01-21 05:23:25

ACEH, Berita HUKUM - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh memergoki 51 orang tenaga kerja asing (TKA) asal Cina (Tiongkok) yang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.

TKA tersebut diketahui tanpa dokumen lengkap saat digrebek oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh
...

Isu TKA Perlu Penanganan Serius | 2018-06-05 15:39:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan isu yang sensitif dan perlu penanganan yang serius. Keberadaan TKA Tiongkok di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) harus benar-benar dipastikan legal atau ilegal.

"Kebanyakan dari TKA Tiongkok itu adalah buruh-buruh kasar dan unskill
...

Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja | 2018-05-04 11:25:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan kehidupan perburuhan semakin suram. Fadli menilai, pemerintah secara terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal demi memuluskan kepentingan investasi asing. Tak hanya itu, pemerintah seolah-olah menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal China di Indonesia.

"Pemerintah
...

DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA | 2018-05-04 05:58:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi aksi buruh Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang berlangsung tertib di depan Kompleks Parlemen, Senayan. Dede juga mengajak kaum buruh secara bersama-sama mengawal rekomendasi Panja Pengawasan T ...

Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 2018-05-02 09:45:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi Ketua MPR Zulkifli Hasan hari buruh adalah momentum untuk menegaskan keberpihakan pemerintah pada tenaga kerja dalam negeri.

Menurut Zulkifli Hasan Sila ke 3 Pancasila Persatuan Indonesia menegaskan negara harus hadir dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

"Amanat konstitusi jelas dan tegas bahwa kalau
...

Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk | 2018-05-01 13:52:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan keyakinannya bahwa DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini sebagai respon DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengingat banyaknya TKA yang menyerbu berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan di satu sisi, masyarakat ju ...

Gerindra Dukung Pembentukan Pansus Hak Angket Perpres TKA | 2018-04-27 10:55:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket Perpres TKA oleh DPR RI.

"Saya pikir bagus, dukung saja. Kenapa? Ini kan DPR sedang diuji berpihak kemana, ke orang asing atau rakyat. Kalau tidak ada keberpihakannya kepada rakyat, mendingan dibubarkan saja DPR ini," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Pr
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]