Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pekerja Asing
 
Eva Yuliana Dorong Keimigrasian Terus Perketat Lalu Lintas WNA | 2020-09-21 21:52:28

SEMARANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Jawa Tengah, untuk terus berpedoman pada asas kehati-hatian dalam pengetatan lalu lintas warga negara asing (WNA) yang hendak keluar-masuk wilayah Indonesia. Terutama, pihak keimigrasian wajib konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk menc ...

Pemohon Uji UU Ketenagakerjaan Tambah Pasal yang Diuji | 2020-09-08 02:03:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (7/9/2020) siang. Erdin Tahir mewakili Pemohon menjelaskan kepada Majelis Hakim MK, para Pemohon memasukkan dua ayat dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan untuk diuji ...

Menyoal Konstitusionalitas Aturan Jabatan dan Waktu Tertentu bagi Tenaga Kerja Asing | 2020-08-15 07:04:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Bertambahnya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya menggugah dua warga negara mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pengujian materiil frasa 'jabatan tertentu' dan 'waktu tertentu' dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan digelar ...

PB HMI: Hentikan Mobilisasi TKA Demi Kondusifitas Daerah | 2020-06-27 00:11:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah untuk menghentikan mobilisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah situasi kebatinan masyarakat yang resah menghadapi pandemi Covid-19.

Desakan tersebut disampaikan PB HMI terkait insiden bentrokan massa dengan aparat kepolisian dalam aksi penolakan TKA y
...

KSPI Mengecam Keras Diizinkannya 500 TKA Masuk ke Indonesia | 2020-05-04 05:09:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana masuknya 500 TKA China ke Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, masuknya TKA menciderai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia. Apalagi hal ini terjadi di tengah pandemi corona yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indone
...

DPRD dan Bupati Konawe Tolak Kedatangan 500 TKA China Saat Pandemi | 2020-05-03 14:52:20

KENDARI, Berita HUKUM - Rencana kedatangan 500 TKA China di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel (PT VDNI) dan PT OSS yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, mendapat penolakan tegas. Kali ini penolakan diungkapkan oleh Ketua DPRD Konawe, Ardin dan Bupati Konawe, Kerry Syaiful.

Ardin mengungkapkan, anggota dewan saat ini mengikuti a
...

Imigrasi Temukan Lagi 43 Calon TKA Asal China Mendarat di Soekarno-Hatta yang Diduga Akan Ke Kendari | 2020-03-20 19:44:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta menolak 43 orang WNA China saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Penolakan tersebut dilakukan terkait pencegahan penyebaran pandemik virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, S
...

PB HMI Tolak Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Cina | 2020-03-20 12:28:55

JAKARTA, BeritaHUKUM - PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan sikap menolak tenaga kerja asing ilegal yang berasal dari China di saat Indonesia sedang menghadapi wabah covid-19. Pernyataan ini dilontarkan Wasekjend PB HMI Farhan dalam siaran persnya kepada pewarta BeritaHUKUM, di Jakarta, Jum'at (20/3).

Menurut Farhan, masuknya tenaga kerj
...

Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram | 2019-09-11 10:58:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyampaikan sangat prihatin dengan Kebijakan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Republik Indonesia saat ini yang semakin pro pemodal dan pro asing, serta meminggirkan potensi dan hak rakyatnya sendiri.

Sebagaimana pernyataan pers Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat,
...

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal | 2019-08-24 18:59:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

"Pemerintah harus membatasi tenag
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Gubernur Anies Dipanggil Terkait Habib Rizieq, Relawan Sebut Polisi Tebang Pilih?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
HNW: Indonesia Tegak Berdiri di Atas Pengorbanan dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan
Mengapa Trump Biasanya Mencari Sorot Kamera Justru 'Menghilang' pada Hari-hari Terakhirnya Sebagai Presiden?
Eks KSAD Ipar SBY: TNI yang Garang di Kota, di Hutan Jadi Kucing


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]