Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    LKPP
 
LKPP dan 5 Kementerian Tandatangani MoU e-Katalog sektoral | 2019-02-16 01:04:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan 5 Kementerian menyepakati kerjasama pemanfaatan e-katalog sektoral dalam proses pengadaan barang/jasa. Kesepakatan bersama itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala LKPP dan 5 Kementerian, bertempat di kantor LKPP RI, kawasan ...

Rakernas LKPP Agar Pengusaha Kecil dan Menengah Tidak Gagal dalam Proses Pelelangan | Wednesday 19 Nov 2014 09:06:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang digelar di Balai Sudirman Jakarta mengimprovisasikan tentang usaha kecil menengah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar para pengusaha kecil dan menengah tidak gagal dalam proses pelelangan, dikarenakan keterbatasan dalam penguasaan te ...

Wow! Pemerintah Setorkan Puluhan Triliun Rupiah ke IMF Setiap Tahun | Tuesday 18 Dec 2012 23:10:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia menyetorkan uang kepada lembaga pendanaan asing, International Monetary Fund ((IMF), puluhan triliun Rupiah setiap tahun. Total dana yang disetorkan Pemerintah Indonesia ke IMF sejak 2008, mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Penyetoran pemerintah masuk dalam item penyertaan modal Laporan Keuangan Pemerin ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]