Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kebijakan Ekonomi
 
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter | 2022-06-21 16:46:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk, berdasarkan data dari World Bank a ...

Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi | 2021-07-11 01:46:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019. Dengan demikian, kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.

Demikian disa
...

Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal | 2021-05-11 19:18:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya kira, rencana insentif pajak terhadap
...

Anis Byarwati Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terkait Covid-19 | 2020-04-28 11:31:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia setidaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan strategis dalam rangka mengatasi pandemi virus Corona. Ketiga kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentan ...

Anis Byarwati Kritisi Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Jilid 1 dan 2 | 2020-03-24 21:25:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi langkah pemerintah di bidang ekonomi terkait Stimulus Kebijakan Fiskal 1 dan 2 ditengah kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi Corona (Covid-19). Menurut Anis, Stimulus Fiskal 1 dikeluarkan Pemerintah saat belum ditemukannya kasus virus Corona di Indonesia. Langkah Stimul ...

Langkah Presiden dan Menteri Harus Seirama | 2018-11-29 21:51:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesa ...

Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI | 2018-11-22 13:24:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau kepada pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau ulang kebijakan dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Karena diyakini kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan bertolak ...

Paket Kebijakan Ekonomi XVI Ancam Industri Kecil | 2018-11-21 18:34:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk mengatasi tekanan ekonomi global. Paket yang digadang-gadang yang banyak mendatangkan investasi asing ini justru akan megancam industri kecil. Pasalnya, investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal dan PMA pun diarahkan pada par ...

Daya Serap PMN Rendah, Paket Kebijakan XV Pemerintah Dipertanyakan | 2017-09-21 18:52:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Daya serap penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN bidang logistik sampai Juni 2017 ternyata sangat rendah, bahkan ada yang belum terserap sama sekali. Ini tentu saja tak sejalan dengan paket kebijakan ekonomi XV yang dirilis Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logi ...

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal | 2017-07-08 06:54:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono kecewa dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Pasalnya, tidak menjelaskan tentang realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Seharusnya, katanya, masyarakat patut mendapatkan hal terkait in ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA
Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?
Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat
Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000
Kejagung Sita Uang dan Aset Senilai Rp 17 Triliun Kasus Surya Darmadi yang Merugikan Negara Rp 104,1 T
HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah di Tahun 2023
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green
Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]