Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Tanah
 
Supaya Tak Dituding 'Tukang Ngibul', DPR Sarankan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan | 2018-03-23 06:18:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Pansus Sengketa Lahan akan segera dibentuk DPR untuk menuntaskan kasus sengketa lahan antara warga dengan para pengusaha besar, bahkan antara warga dengan negara yang kian marak belakangan ini. Hal ini didasari banyaknya warga yang merasa diabaikan oleh aparat negara yang terkait masalah sengketa tanah, sementara Presiden Jo ...

KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah | 2018-03-12 15:16:51

ACEH, Berita HUKUM - Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi hotel di tanah waqaf Aceh di Mekkah, seperti dikatakan Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, mendapat penolakan keras dari Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA).

Organisasi kepemudaan itu mengecam pernyataan BPKH karena dinilai bertentangan dengan tujuan H
...

Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh | 2018-03-10 22:33:42

ACEH, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh menyoroti rencana pemerintah pusat yang mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah. Rencana itu dinilai telah mengkudeta niat dasar Habib Abdurrahman Alhabsy atau Habib Bugak mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji.

Demikian disampai
...

Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi | 2018-03-10 22:20:22

ACEH, Berita HUKUM - H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma Anggota DPD RI berharap pengelolaan tanah wakaf Habib Bugak salah seorang rakyat Aceh di Arab Saudi tetap dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi, hal itu sesuai dengan ikrar Habib Bugak di Mahkamah Syariah pada saat beliau mewakafkannya, namun jika Pemerintah Indonesia ingin berinvestasi ...

Komitmen Wilmar Group Berwajah Kekerasan dan Pelanggaran HAM | 2018-01-11 07:34:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 lalu, dua orang petani Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bernama Agus dan Abu Saman, mengalami tindak kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lokasi konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Sawit Kencan ...

Ricuh, Pengacara Terdakwa 4 ASN Tak Bisa Buktikan Kepemilikan Tanah | 2017-10-24 07:55:34

PANGKALAN BUN, Berita HUKUM - Ahli waris tanah seluas 10 hektar yakni Hj. Wiwiek Sudarsih (62) menegaskan apa yang disampaikan pengacara Rahmadi G Lentam selaku pengacara para terdakwa dalam pembacaan eksepsi, adalah bentuk nyata dusta yang ditebar.

"Mereka bohong, jangan tebar dusta. Tanah itu memang milik bapak saya almarhum Brata Ruswanda da
...

Majelis Hakim Menolak Keberatan Para Terdakwa Kasus Penyerobotan Tanah di Kobar | 2017-10-17 06:57:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penyerobotan tanah di Kotawaringin Barat (Kobar) mulai bergulir di Pengadilan, dan Hakim menolak keberatan para terdakwa dalam sidang yang digelar secara terpisah, dengan alasan masa hukuman para terdakwa dibawah 15 tahun.

Keempat terdakwa kasus penyerobotan tanah milik almarhum Brata Ruswanda, M. Rosihan Pribadi da
...

Eksekusi Tanah dan Bangunan di Jalan PM Noor Samarinda Telah Sesuai Prosedur | 2017-05-15 06:20:41

SAMARINDA, Berita HUKUM - Eksekusi tanah dan bangunan seluas 7.281 M2 yang terletak di Jalan PM. Noor dahulu Jalan Inpres, Kelurahan Sempaja, kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri atas perintah Ketua PN Samarinda telah sesuai dan melalui prosedur yang dilakukan pada, Selasa (9/5) lalu yang mendapa ...

Eksekusi Tanah dan Bangunan di PM Noor Samarinda Nyaris Bentrok | 2017-05-10 01:45:34

SAMARINDA, Berita HUKUM - Eksekusi tanah dua bangunan bengkel seluas 7.000 meter persegi di ruas Jl. PM Noor, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Selasa (9/5) pagi nyaris terjadi bentrok, karena adanya perlawanan dari pemilik tanah dan bangunan, karena mereka menilai bahwa proses hukumnya masih belum inkrah, b ...

Korban Penggusuran Ungkap Kerugian Akibat Perpu 51/1960 | 2017-02-21 11:48:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Perpu No. 51/1960) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (20/2). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan tiga saksi pemohon.

Hendri Yaneppi, salah
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]