Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Tanah
 
Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan | 2019-03-27 04:27:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan hampir setiap hari, Komisi II DPR RI menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa pertanahan di berbagai wilayah. Sebagai mitra kerja, ia mendorong agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikan permasalahan s ...

Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara | 2018-12-03 08:58:35

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan penggelapan pemalsuan surat tanah dengan Terdakwa Eko Suprayitno yang merupakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda dan Dahlan memasuki tahap Pembacaan Pembelaan oleh Penasihat Hukum kedua terdakwa, setelah sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut keduanya selama 4 dan 5 t ...

Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan | 2018-11-21 21:52:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Warga Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera dan secepatnya merealisasikan uang ganti rugi pembebasan lahan warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tembus Rawajati-Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Perlu diketahui, bahwa waca
...

Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan | 2018-11-05 07:18:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menilai banyak konflik pertanahan yang timbul akibat tumpang tindihnya pemberian izin dan pemberian legalitas terhadap kepemilikan tanah. Konflik yang terjadi tersebut baik antara masyarakat dengan korporasi, korporasi dengan korporasi, maupun antara pertambangan dengan perkebunan.

"Tentu hal ini harus di
...

Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN | 2018-11-01 06:38:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidik Polda Metro Jaya mendapatkan apresiasi dan menerima piagam penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas prestasinya dalam mengungkap perkara mafia tanah di Jakarta Timur DKI Jakarta dan Kab. Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/10).

Pemberian penghargaan dilaksanakan pada s
...

Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok | 2018-10-31 03:36:40

SAMARINDA, Betita HUKUMN - Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin Panitera PN Samarinda Andi Baso, SH terhadap 2 bidang tanah milik Ir. Edi Ishak yang terletak di Jl. Pramuka 6 RT. 027 kelurahan Gunung Kelua, kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, seluas 1.000 M2 pada, Selasa (30/10) pukul 09.00 Wita terjad ...

Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan | 2018-09-24 12:41:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, masyarakat Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Patimban masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun mereka membutuhkan kepastian agar pemerintah bisa memberikan keadilan ...

Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan | 2018-07-20 07:37:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan mengemuka saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Agraria dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan perlunya pembentukan Pengadilan Pertanahan menuru
...

Supaya Tak Dituding 'Tukang Ngibul', DPR Sarankan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan | 2018-03-23 06:18:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Pansus Sengketa Lahan akan segera dibentuk DPR untuk menuntaskan kasus sengketa lahan antara warga dengan para pengusaha besar, bahkan antara warga dengan negara yang kian marak belakangan ini. Hal ini didasari banyaknya warga yang merasa diabaikan oleh aparat negara yang terkait masalah sengketa tanah, sementara Presiden Jo ...

KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah | 2018-03-12 15:16:51

ACEH, Berita HUKUM - Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi hotel di tanah waqaf Aceh di Mekkah, seperti dikatakan Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, mendapat penolakan keras dari Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA).

Organisasi kepemudaan itu mengecam pernyataan BPKH karena dinilai bertentangan dengan tujuan H
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]