Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Tanah
 
Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan | 2018-09-24 12:41:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, masyarakat Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Patimban masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun mereka membutuhkan kepastian agar pemerintah bisa memberikan keadilan ...

Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan | 2018-07-20 07:37:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan mengemuka saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Agraria dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan perlunya pembentukan Pengadilan Pertanahan menuru
...

Supaya Tak Dituding 'Tukang Ngibul', DPR Sarankan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan | 2018-03-23 06:18:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Pansus Sengketa Lahan akan segera dibentuk DPR untuk menuntaskan kasus sengketa lahan antara warga dengan para pengusaha besar, bahkan antara warga dengan negara yang kian marak belakangan ini. Hal ini didasari banyaknya warga yang merasa diabaikan oleh aparat negara yang terkait masalah sengketa tanah, sementara Presiden Jo ...

KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah | 2018-03-12 15:16:51

ACEH, Berita HUKUM - Rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi hotel di tanah waqaf Aceh di Mekkah, seperti dikatakan Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, mendapat penolakan keras dari Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA).

Organisasi kepemudaan itu mengecam pernyataan BPKH karena dinilai bertentangan dengan tujuan H
...

Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh | 2018-03-10 22:33:42

ACEH, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh menyoroti rencana pemerintah pusat yang mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah. Rencana itu dinilai telah mengkudeta niat dasar Habib Abdurrahman Alhabsy atau Habib Bugak mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji.

Demikian disampai
...

Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi | 2018-03-10 22:20:22

ACEH, Berita HUKUM - H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma Anggota DPD RI berharap pengelolaan tanah wakaf Habib Bugak salah seorang rakyat Aceh di Arab Saudi tetap dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi, hal itu sesuai dengan ikrar Habib Bugak di Mahkamah Syariah pada saat beliau mewakafkannya, namun jika Pemerintah Indonesia ingin berinvestasi ...

Komitmen Wilmar Group Berwajah Kekerasan dan Pelanggaran HAM | 2018-01-11 07:34:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 lalu, dua orang petani Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bernama Agus dan Abu Saman, mengalami tindak kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lokasi konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Sawit Kencan ...

Ricuh, Pengacara Terdakwa 4 ASN Tak Bisa Buktikan Kepemilikan Tanah | 2017-10-24 07:55:34

PANGKALAN BUN, Berita HUKUM - Ahli waris tanah seluas 10 hektar yakni Hj. Wiwiek Sudarsih (62) menegaskan apa yang disampaikan pengacara Rahmadi G Lentam selaku pengacara para terdakwa dalam pembacaan eksepsi, adalah bentuk nyata dusta yang ditebar.

"Mereka bohong, jangan tebar dusta. Tanah itu memang milik bapak saya almarhum Brata Ruswanda da
...

Majelis Hakim Menolak Keberatan Para Terdakwa Kasus Penyerobotan Tanah di Kobar | 2017-10-17 06:57:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penyerobotan tanah di Kotawaringin Barat (Kobar) mulai bergulir di Pengadilan, dan Hakim menolak keberatan para terdakwa dalam sidang yang digelar secara terpisah, dengan alasan masa hukuman para terdakwa dibawah 15 tahun.

Keempat terdakwa kasus penyerobotan tanah milik almarhum Brata Ruswanda, M. Rosihan Pribadi da
...

Eksekusi Tanah dan Bangunan di Jalan PM Noor Samarinda Telah Sesuai Prosedur | 2017-05-15 06:20:41

SAMARINDA, Berita HUKUM - Eksekusi tanah dan bangunan seluas 7.281 M2 yang terletak di Jalan PM. Noor dahulu Jalan Inpres, Kelurahan Sempaja, kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri atas perintah Ketua PN Samarinda telah sesuai dan melalui prosedur yang dilakukan pada, Selasa (9/5) lalu yang mendapa ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]