Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus BLBI
 
Skandal BLBI Biang Kerok 'Hancurnya' Keuangan Negara, Pemerintah Mesti Transparan Bunga Obligasi Rekapitalisasi | 2020-01-13 16:07:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Sasmito Hadinegoro, selaku Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia diminta lebih transparan soal pos anggaran pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Demikian ungkap Sasmito memberikan pernyataannya. Sebab, Ke
...

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO | 2019-07-21 14:38:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim kemungkinan akan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Keduanya adalah tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Dian
...

Kekayaan Oligarki Taipan Itu Hasil Menjarah Uang Bangsa Indonesia | 2019-06-14 03:22:21

Oleh: Salamuddin Daeng

OLIGARKI TAIPAN Indonesia digambarkan sebagai mahluk paling kaya penghuni bumi Indonesia. Mereka menguasai tanah, menguasai kekayaan alam, menguasai keuangan, menguasai perdagangan. Lebih jauh lagi posisi oligarki Taipan adalah sebagai penyangga sistem Reformasi. Mereka mengatur dan menentukan siapa menjabat apa dalam sel
...

KPK Akhirnya Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus SKL BLBI | 2019-05-29 13:29:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pengusaha Sjamsul Nursalim pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sudah menyandang status tersangka korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara atau hasil
...

Aktivis AMPUH: 2 Tersangka Kasus BLBI Lecehkan Surat Edaran MA, Hakim Harus Tolak Praperadilan | 2019-04-05 01:41:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum) kembali melakukan aksi demo di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Dalam aksi demo kedua kali ini, ratusan aktivis AMPUH membentangkan spanduk berisi tulisan diantaranya, "Hakim Harus Tolak Praperadilan Kaharudin O
...

Mahasiswa Bersama Gerakan HMS Geruduk BI dan BCA Tuntut Penyelesaian Skandal BLBI serta Century Gate | 2018-08-03 18:36:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan mahasiswa bergabung bersama massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) untuk berunjukrasa menuntut penuntasan kasus mega skandal BLBI dan Century Gate di Gedung Bank Indonesia (BI) dan Menara BCA di Jakarta Pusat pada, Jumat (3/8).

Dari data yang dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com dilapangan, para Mahasis
...

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK | 2018-07-17 14:04:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Pekan kedua bulan Juli pasca perayaan Idul Fitri 1439 H atau tahun 2018, ribuan massa aksi mengatasnamakan Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta dengan berdemonstrasi damai turun ke jalan di ...

Skandal BLBI Jual Murah BDNI, KPK Harus Segera Cokok Sri Mulyani | 2018-07-08 15:30:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor, mantan Menteri Ekuin Rizal Ramli jadi saksi kasus BLBI Ketua BPPN pada, Kamis (5/7), mengungkapkan fakta mega korupsi yang mencengangkan. Tidak kalah dahsyat dari skandal Bank Century. Skandal itu bernama obral murah aset pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam
...

Rizal Ramli: Aneh Bin Ajaib, Aset 4,5 Triliun Dijual 200 Miliar oleh Sri Mulyani | 2018-07-06 09:04:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Sri Mulyani bisa dianggap ikut andil merugikan keuangan negara. Tindakan Sri Mulyani menjual aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebesar Rp 220 miliar adalah merugikan negara lebih dari Rp 4 triliun.

"Saya ingin menambahkan sedikit, memang ada kerugian negara tapi pada saat BPPN menyerahkan (aset BDNI) kepada Mente
...

Aliran Dana BI Diduga Mengalir ke Panja BLBI di DPR | 2018-05-18 10:50:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (Sekjen LPEKN), Harjuno Wiwoho mengungkap ada dugaan aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke beberapa panitia kerja (Panja) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hardjuno menegaskan bahwa penyidi
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]