Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi X
 
Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok | 2018-07-04 05:21:30

LOMBOK, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menyatakan keprihatinannya atas beredarnya tenun produk China di Lombok. Hal ini menurutnya akan mematikan pemasaran tenun dari pengrajin-pengrajin tradisional setempat.

"Untuk membendung maraknya produk tenun di Lombok ini, kami minta pemerintah daerah harus membuat peraturan yang
...

Bea Cukai Diapresiasi, Rokok dan Minuman Ilegal Dimusnahkan | 2017-12-19 19:45:53

PEKANBARU, Berita HUKUM - Penyelundupan rokok dan minuman keras beralkohol ilegal masih marak di Tanah Air. Bea Cukai dalam laporannya di hadapan Tim Kunker Komisi XI DPR RI di Pekanbaru, Riau, memperkirakan kerugian negara akibat barang haram ilegal ini sekitar Rp 5,6 Miliar. Langkah Bea dan Cukai yang menyita barang-barang ilegal ini pun mendapat ...

KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta | 2017-12-06 11:09:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Hujan besar dan cuaca buruk tidak mengurangi semangat Tim Kunspek Komisi X DPR RI untuk mensosialisasikan revisi Undang-undang nomor 4 tahun 1990 ke Jogjakarta baru baru ini.

Rangkaian Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI diikuti 20 anggota dari seluruh Fraksi dipimpin Ketua komisi X DPR RI Djoko Udjianto. Dalam pertemuan di
...

Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal | 2017-03-17 06:08:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih meminta pemerintah daerah untuk lebih memerkenalkan dan mengembangkan potensi produk-produk unggulan di wilayahnya dengan merek-merek lokal. "Merek impor ini sudah banyak yang kita besarkan, sedangkan merek lokal malah terbenam," kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru in ...

Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa | 2017-01-18 22:27:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang memberi hak pengelolaan pulau kepada pihak asing dinilai Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra sebagai bentuk menggadaikan harga diri bangsa. Menurutnya, dengan mempersilahkan investor asing mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia bisa memicu persoalan baru apalagi jika pemerintah hanya meli ...

Kasus JP Morgan Warning atas Bencana Keuangan Negara | 2017-01-10 06:58:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemutusan hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase terkait bank persepsi oleh Kementerian Keuangan, sebetulnya sudah lama disuarakan, agar pemerintah tak perlu banyak melibatkan bank-bank asing untuk menampung dana pengampunan pajak. Kasus ini adalah warning atas potensi bencana keuangan nasional.

Heri Gunawan Anggota K
...

Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK | 2016-12-02 08:26:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekolah rusak belum menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun rusaknya fasilitas sekolah sudah terbukti membahayakan siswa. Alokasi anggaran pemerintah belum memprioritaskan perbaikan fasilitas pendidikan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah dari fraksi partai Golkar di Dapil Jawa Barat XI ba
...

Politik Anggaran Pemerintah Tidak Sehat dan Tidak Kredibel | 2016-10-27 07:13:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Politik anggaran yang disusun pemerintah dinilai tidak sehat dan tidak kredibel. Banyak target ekonomi yang meleset dan Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri. Pemerintahan Jokowi-JK juga mengalami crash dalam meraih target pertumbuhan sebesar 7 persen.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengungkapkan hal ini R
...

Cetak Uang Baru Tidak Urgen | 2016-09-20 07:09:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, sangat tidak urgen mencetak 11 uang baru seperti yang akan dirilis pemerintah. Peredaran uang tersebut tidak tepat waktu, lantaran kini keuangan negara sedang mengalami defisit dan berpengaruh pada tingkat inflasi.

Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Guna
...

Inpres Penghematan Tidak Kredibel | 2016-09-12 09:03:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Intruksi Presiden (Inpres) No.8/2016 tentang langkah-langkah penghematan, dinilai tidak menghadirkan postur keuangan yang kredibel. Inpres yang hanya policy rules itu sudah melangkahi UU No.12/2016 tentang APBN-P 2016.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut dalam rilisnya, Jumat (9/9). Ironisnya, In
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
HUT Ke 73 TNI Gelar Outbound Bersama Awak Media
Zulkifli Hasan Apresiasi Project Bhinneka Mengangkat Talenta dan Karya Anak Muda


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]