|
|||||
| DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024 | 2025-01-07 05:24:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 hijriah atau 2025 sebesar Rp 89.410.258,79 yang artinya mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya |
||||
| Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi | 2024-06-25 22:19:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji bukanlah bentuk politisasi yang bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji. Hal ini disampaikan Wachid usai mengunjungi jemaah haji Indonesia asal Kebumen yang sedang tran ...Berita Selengkapnya |
||||
| Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah | 2023-11-29 12:51:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dan DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta. Dari angka tersebut, setiap jemaah haji harus membayar Rp56 juta. |
||||
| Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak | 2023-11-20 00:04:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kesiapan asrama haji provinsi Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024 perlu dukungan dari banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena, dirinya melihat Pemprov Banten sejauh ini belum maksimal dalam memberikan bantuan. |
||||
| Wisnu Wijaya: F-PKS Tolak Usulan Kenaikan Biaya Ibadah Haji dan Sampaikan Solusinya! | 2023-11-19 03:11:33 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan Fraksi PKS DPR RI keberatan dengan tingginya biaya haji yang diusulkan pemerintah hingga mencapai Rp 105 juta per jemaah. Menurutnya, biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif. |
||||
| Kuota 2024 Bertambah, Jangan Sampai Persoalan Haji Tahun Lalu Terulang | 2023-11-08 02:40:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mempertanyakan kemampuan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mempersiapkan keberangkatan rombongan haji 2024. Pasalnya, ia tidak ingin permasalahan haji 2023 terulang kembali akibat ketidaksiapan Kemenag, sehingga layanan jemaah haji belum terlaksana sesuai harapan. |
||||
| DPR: Jangan Ada Satu Kuota Haji Tambahan yang Tak Terpakai | 2023-05-24 22:45:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis mengingatkan kepada pemerintah, apabila ada kuota haji reguler yang ternyata tidak dapat terpenuhi, maka langsung dialihkan ke kuota haji khusus. Pasalnya, untuk kuota haji reguler pada hari ini sudah mulai masuk ke asrama dan esok hari sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. |
||||
| Utamakan Kepentingan Masyarakat, Komisi VIII Dorong Pemerintah Turunkan Biaya Haji Tahun Ini | 2023-02-09 02:18:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jema ...Berita Selengkapnya |
||||
| Lebih Maslahat Kalau Menag Usulkan Biaya Haji Tidak Membuat Resah dan Dijangkau Calon Jemaah, HNW: Perlu Terobosan & Lobi Lebih Efektif | 2023-01-23 01:41:48 | |||||
 |
LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengkritik dan menolak usulan kenaikan biaya haji yang diajukan oleh Menteri Agama pada saat Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag, Kamis (19/1). HNW sapaan akrabnya menilai, landasan Kemenag dalam menentukan angka kenaik ...Berita Selengkapnya |
||||
| Skema Kenaikan Bipih Tak Adil Bagi Calon Jamaah Haji 2023 | 2023-01-23 01:32:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak dan akan merugikan calon jamaah haji yang berangkat tahun ini. |
||||
|
|||||
