Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Energi Alternatif
 
Aturan Energi Bersih Mesti Adil | 2017-11-10 06:02:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah perlu memperbaiki cara penetapan harga energibersih agar benar-benar berkeadilan. Jika tidak, target kapasitas energi terbarukan pada 2025 bakal tak tercapai. "Sekarang justru kita perlu jaga agar isu energi bersih jangan bergeser menjadi isu untuk mencari untung sebanyak banyaknya."

"Kita bukan negara kaya-ray
...

Ada 9 Pembangkit Senilai Rp20,6 Triliun Segera Teken Jual Beli Listrik ke PLN | 2017-11-03 21:02:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menyatakan sembilan perusahaan energi baru terbarukan akan menandatangani penjualan listrik atau power purchase agreement/PPA dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam waktu dekat ini.

Sembilan pembangkit tersebut akan menghasilkan daya listrik sebesar 640,65 megawatt dan total nilai investasi Rp20,6
...

Wakil Ketua DPR: Perlu Kepastian Regulasi Energi Baru Terbarukan (EBT) | 2017-10-08 05:08:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan perlu adanya kepastian regulasi terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menggantikan energi fosil yang mendominasi kebutuhan energi di Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto saat membuka acara "The Parliamentary Role in Meeting th
...

DPR Dorong UU Energi Baru Terbarukan (EBT) | 2017-04-26 13:27:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Sementara, Semakin menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi harus menjadi perhatian utama pemerintah dengan mengedepankan penggunaan energi baru dan terbarukan. Krisis pemanasan global sudah di depan mata dan menjadi ancaman serius. Untuk itu, DPR mendorong disusunnya Undang-undang Energi Baru Terbarukan (U ...

Agus Hermanto Dorong Pemanfaatan Energi Panas Bumi | 2016-11-23 16:18:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar, potensi alamnya dapat menghasilkan hampir 30 Giga Watt, akan tetapi potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 5 persen dari total potensi yang ada atau sekitar 1500 Mega Watt.

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto mendorong agar potensi panas bum
...

DPR Dorong Percepatan Pengembangan Energi Panas Bumi | 2016-10-25 06:05:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebutuhan energi nasional ?makin meningkat setiap tahun, saat ini Indonesia masih mengandalkan energi dari minyak bumi dan batu bara dalam memenuhi kebutuhan. Karena energi tersebut terbatas, DPR RI memandang sudah saatnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi non fosil untuk mengimbangi kebutuhan energi saat ini.

Dengan
...

Pilih Energi Bersih Atasi Dampak Perubahan Iklim | Sunday 31 May 2015 07:25:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah aktivis Greenpeace bersama masyarakat melakukan aksi kreatif berupa flash mob atau aksi seni kreatif di tengah keramaian beberapa kota di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Padang, Pekanbaru, dan Purwokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti permasalahan perubahan iklim akibat penggunaan ...

Menelisik UU Panas Bumi, Akankah Efektif Menjadi Dasar Hukum Bagi Pemanfaatan Panas Bumi di Hutan Konservasi..? | Wednesday 29 Oct 2014 09:05:40

Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

POTENSI Panas Bumi di Indonesia, Kebutuhan akan energi (energy demand) terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta bertambahnya jumlah penduduk, namun disisi lain kebutuhan tersebut tidak diimbangi dari sisi penyediaannya (energy supply). Ironisnya, sebagian besar sumber pemenuhan kebutuhan energi di I
...

Perlu Transparansi Pembagian Keuntungan Dalam Revisi UU Panas Bumi | Thursday 06 Mar 2014 14:36:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah kewenangan pemberian izin dalam revisi RUU Panas Bumi perlu ada suatu kejelasan, walaupun nantinya akan diberikan oleh pusat, bukan lagi diberikan oleh daerah. Pemberian izin bukanlah merupakan isu yang krusial, namun yang paling pokok adalah bagaimana adanya transparansi di dalam pembagian keuntungan antara pusat da ...

Pansus RUU Panas Bumi DPR Himpun Masukan ke Pemda NTB | Monday 03 Mar 2014 16:26:40

NTB, Berita HUKUM - Pansus RUU tentang Panas Bumi segera memperdalam dan membahas lebih detail beberapa permasalahan krusial mengenai pengaturan yang mendasari perubahan UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Permasalahan yang mendasari perubahan UU tersebut antara lain pengaturan mengenai ketentuan peralihan yang lebih tegas untuk jangka waktu
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]