JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan, bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya seusai bersama rombongan anggota Komisi XIII melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan pelat khusus DPR oleh oknum pengacara. Polisi mengungkap peran kelima tersangka.

"Ada 5 tersangka yang sudah ditahan, satu pemilik mobil, yang empat ini adalah orang yang membantu membuatkan plat (DPR RI) nomor palsu," kata Kabid Humas Polda Met ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Perekat Nusantara, Petrus Salestinus membeberkan potensi putusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) terkait pemberhentian Anwar Usman (ipar Presiden Jokowi) dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), karena terbukti melakukan pelanggaran berat Kode E ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyetujui RUU Lima Provinsi dibawa ke tahap selanjutnya, pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Komite I DPD RI terkait pandangan mini fraksi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aneh tapi nyata, karena suara 'Falun Gong' tiba-tiba terdengar pada saat Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda, Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Mikro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021 pada 18 Juni 2020 lalu.

Pasalnya, menurut praktisi hukum Hidayat Surya Sale ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Golkar Dr (Cand) Adv.K.P Henry Indraguna, SH MH kini semakin dipercaya Partai Golkar. Pasalnya kini dia mendapat penugasan dan tanggung jawab ikut membesarkan Beringin dan memenangkan pertarungan politik dalam kontestasi Pemilukada maupun Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Setelah diiperc ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh badan serta lembaga mewajibkan transparansi dalam membagikan informasi kepada masyarakat luas di era keterbukaan infromasi publik saat ini. Maka Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

Hal tersebut diungkap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan DPR RI akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada masa sidang ini. Menurut Puan, penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021.

Perempuan pertama yang menja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan webinar dengan tema 'Refleksi Satu Tahun Fungsi DPR RI'. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, melalui webinar tersebut, menunjukan bahwa DPR RI terbuka dengan aspirasi masyarakat dan juga menjelaskan bahwa DPR RI terbuka terhadap kritik dan masukan.

"Hari ini k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Demikian ditegaskan Sek ...Berita Selengkapnya