Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Batam
 
Rencana Pemerintah Amandeman PP 46 Tahun 2007 Kurang Tepat | 2019-01-31 00:03:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kembali Menteri Koordinator Perekonomian agar berhati-hati dalam rencana menjadikan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ex-officio dengan Wali Kota Batam. Pasalnya, hal tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun ...

Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya. | 2019-01-22 20:16:28

BATAM, Berita HUKUM - Pemerintah Kota Batam ramai diperbincangkan, karena meminta sumbangan untuk terpidana kasus korupsi melalui edaran surat Sekretaris Daerah. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wa ...

Peleburan BP Batam Berpotensi Langgar Sejumlah Aturan | 2019-01-15 13:14:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bahwa rencana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah.

Berbagai peraturan perundangan yang berpotensi dila
...

Presiden Jokowi akan Buka Kantor Khusus untuk Kembangkan Batam, Bintan, dan Karimun | Tuesday 28 Jul 2015 17:14:24

SINGAPURA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, pemerintah ingin serius menyelesaikan masalah free trade zone, industrial zone, yang ada di Batam, Bintan, dan Karimun. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah regulasi, masalah kewenangan di daerah, pemerintah akan membuat satu kantor khusus yang akan menyelesaikan masalah ...

Komisi VI Dorong Batam Jadi Pintu Masuk Asean | Wednesday 03 Dec 2014 14:29:04

BATAM, Berita HUKUM - Komisi VI DPR akan mendorong agar Batam bisa menjadi pintu masuknya ASEAN, karena lokasinya sangat dekat dengan lintas pelabuhan perempatan dunia. Bahkan Batam sesungguhnya bisa dikatakan sebagai daerah yang paling strategis untuk lalu lintas perekonomian dan perdagangan.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafi
...

Kejari Berencana Sita Berkas BP Batam | Friday 24 Jan 2014 13:41:21

BATAM, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam berencana akan menyita berkas yang dimiliki Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait kontrak pembelian genset dan lampu runway Hang Nadim Batam yang diduga telah dikorupsi. Penyitaan sengaja dilakukan karena para pejabat BP Batam mengaku sudah bekerja sesuai prosedur, Rabu (22/1) kemarin.

Kepala
...

BAKN Desak Penyelesaian Proses Likuidasi Badan Otorita Batam | Thursday 17 Oct 2013 14:28:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Kepada Kementerian Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk segera menyelesaikan proses likuidasi Badan Otorita Batam.

Saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI,
...

Demo KSPI Batam Tolak Inpres Upah Murah | Thursday 12 Sep 2013 18:11:53

BATAM, Berita HUKUM - Aksi demo puluhan ribu masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Batam hari ini (12/9) melakukan penolakan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) dan menolak upah murah.

Menurut, ketua KSPI Batam Yoni Mulyo Widodo,"Inpres tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengat
...

Presiden Tunjuk Gubernur Kepri Pimpin Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun | Wednesday 17 Jul 2013 06:29:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan Gubernur Kepulau Riau (Kepri) H. Muhammad Sani sebagai Ketua merangkap Anggota Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan ...

Uji UU Kawasan Perdagangan Bebas Salah Objek, BP Batam Tetap Beroperasi | Wednesday 22 May 2013 12:09:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima gugatan LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT 86) yang mempersoalkan keberadaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang menurutnya kerap menimbulkan masalah.

Namun dalam putusannya, MK menilai Pemohon telah salah menentukan objek perkara karena pada UU No. 44 tahun 2007 ti
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]