Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BPN
 
Di Tangerang Selatan, Pemerintah Bagikan 40.172 Sertifikat Tanah Hasil PTSL | 2019-01-26 11:52:04

TANGERANG SELATAN, Berita HUKUM - Sebanyak 40.172 sertifikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berasal dari 51 Kelurahan di Kota Tangerang Selatan secara resmi diserahkan Kementerian ATR/BPN kepada 25.000 orang penerima sertifikat di Lapangan Terbang Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Jumat (25/1).

Sertifikat tanah
...

Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau | 2018-12-16 14:39:33

PEKANBARU, Berita HUKUM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menyerahkan 6000 sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau. Penyerahan tersebut secara langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djali ...

Pembagian Sertifikat Tanah Program Jokowi Baru Capai 32 Persen | 2018-06-29 23:13:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah membagikan sekitar 2,3 juta lembar sertifikat tanah dalam kurun waktu Januari hingga akhir Juni 2018.

Diketahui pada tahun ini Presiden Joko Widodo menargetkan 7 juta lembar sertifikat tanah. Artinya realisasi dari program orang nomor satu di Indones
...

Kapolri dan Menteri ATR Bahas Kebijakan Pemerataan Keadilan Masalah Tanah | 2017-03-17 13:34:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pagi ini melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Keduanya membahas berbagai permasalahan terkait dengan pertanahan.

"Ada beberapa poin yang kita sepakati yakni menangani mafia pertanahan, saber pu
...

BPN Samarinda Juga Nyatakan Perang Melawan Pungli | 2017-02-14 10:24:46

SAMARINDA, Berita HUKUM - Menindak lanjuti pernyataan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN) tentang prmberantasan Pungutan Liar alias Pungli oleh satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan BPN merupakan target ke-4 Tim Saber Pungli se ...

Inilah Perpres Nomor 20/2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional | Saturday 07 Feb 2015 17:21:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terdapat sebuah kementerian baru yang mengurusi masalah agraria dan pertanahan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, kementerian dimaksud adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Terkait dengan hal itu, me
...

Urus Pertanahan, BPN Harus Punya SDM Yang Mumpun | Saturday 20 Dec 2014 04:00:56

BANJARMASIN, Berita HUKUM - Persoalan tanah merupakan masalah yang riskan. Sehingga, membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, bukan hanya dari segi jumlah, maupun kompetensi dan fisik personilnya. Demikian terungkap ketika Tim Kunjungan Kerja Komisi II melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Sela ...

Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi | Saturday 30 Aug 2014 00:12:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Kampar (ZY) Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Tesso Nelo kabupaten Kampar.

"Setelah melalui tahap penyelidikan, kemarin tim telah meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi ma
...

Terkait Pemblokiran Sertifikat, Oknum BPN Pontianak Dilaporkan ke BPN Pusat | Tuesday 28 May 2013 15:31:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemblokiran 43 sertifikat tanah di gang Selasih Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat yang tidak sesuai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dilaporkan oleh Pengacara Akbar Hidayatullah SH, ke kantor pusat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kapolres tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran sertifikat, itu buka
...

Kejati Jawa Tengah Tahan 3 Tersangka Korupsi Tukar Guling Tanah | Wednesday 05 Sep 2012 16:11:39

SEMARANG, Berita HUKUM - Penyidik Kejati Jateng menahan tiga tersangka dugaan korupsi tukar guling (ruilslag) tanah Dinas Binamarga Pemrov Jateng di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang, Selasa (4/9).

Ketiganya adalah mantan Kepala Bidang (Kabid) Pengukuran Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Wimbo Cahyono, Kabid Pengukuran Kanwil BPN DKI J
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]