Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Pemalsuan Surat Pemilukada
 
Kabareskrim Bantah Cabut SPDP Kasus Mantan Ketua KPU | Wednesday 16 May 2012 16:39:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman menyatakan pihaknya tidak pernah mencabut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary.

Menurut Sutarman, pihaknya merasa bertanggung jawab menuntaskan kasus sengketa pemalsuan surat dalam Pemilihan Um
...

Parpol Nonparlemen Usul Pemilu Pakai UU Lama | Tuesday 13 Mar 2012 20:46:42

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Forumlima yang merupakan gabungan lima partai nonparlemen, mengusulkan Pemilu 2014 mendatang tetap menggunakan UU lama yang mengatur mengenai pemilu, yakni UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu.sedangkan RUU Pemilu yang tengah dibahas dan kerap deadlock atau buntu itu, sebaiknya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

...

Pers Harus Awasi Money Politics Dalam Pemilukada | Monday 06 Feb 2012 15:08:47

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmennya bahwa kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Pers juga diharapkan melihat hal-hal yang mengkhawatirkan dalam pembangunan demokrasi melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan, misalnya banyaknya praktik money politics dalam p ...

2012, Puluhan Pemilukada Berlangsung di Enam Provinsi | Tuesday 31 Jan 2012 01:11:07

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa pada 2012 ini, akan digelar 73 pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hal ini akan dilakukan di enam provinsi, 50 kabupaten, dan 17 kota. Dua dari gelaran itu adalah Pilgub DKI Jakarta dan pemilukada di seluruh Aceh.

"Dari 73 daerah yang akan melaksa
...

MK Perpanjang Waktu Pelaksanaan Pemilukada Aceh | Friday 27 Jan 2012 16:09:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu kepada Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menggelar pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Aceh selambat-lambatnya hingga 9 April mendatang. 2012.

"Sesuai kondisi yang ada serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah m
...

Timsel Penyelengara Pemilu Eliminasi Calon dari Parpol | Friday 06 Jan 2012 23:07:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tiga orang yang berasal dari anggota partai politik (parpol) terlacak ikut mendaftar sebagai calon calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka pun diminta mundur dari pencalonan, menyusul putusan uji material Mahkamah Konstitusi (MK).

“Benar, ada aanggota parpol mendaftar.
...

MK Terima Penarikan Uji Material UU Pemilu | Monday 21 Nov 2011 20:30:57

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang perdana uji material (judicial review) terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, berakhir antiklimaks. Pasalnya, pihak pemohon menarik gugatannya. Penarikan tersebut disebabkan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah digantikan UU Nomor 15 Tahun 2011.

Mahkamah Konstitusi (MK) p
...

Pemilu 2014 Rawan Intervensi Parpol | Monday 29 Aug 2011 23:36:02

JAKARTA-Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 mendatang diprediksi lebih rawan mendapat intervensi dari partai politik. Pasalnya, dalam RUU Penyelenggara Pemilu yang tengah dikerjakan DPR bersama pemerintah, terlalu banyak pasal yang mengatur campur tangan parpol.

"Kalau dilihat dari draf, dan pasal-pasal yang sudah disetujui, semuanya dikasi
...

Pemilu 2014 Harus Gunakan Sistem Elektronik | Friday 26 Aug 2011 00:20:09

JAKARTA-Centre for Electoral Reform (Cetro) mengusulkan, agar sistem Pemilu 2014 berbasis elektronik. Dengan sistem itu, pemilu akan efisiensi dan efektifitas, karena pemungutan suara tidak lagi memerlukan surat suara. Sehingga biaya percetakan surat suara, distribusi, dan anggaran bagi panitia pemungutan suara (PPS), serta tempat pemungutan suara ...

Alot, Pembahasan RUU Pemilu | Saturday 20 Aug 2011 01:04:25

JAKARTA-Setelah gagal menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu pada masa sidang sebelumnya, Komisi II DPR langsung bergegas menggelar rapat untuk menuntaskan proses singkronisasi, menyelesaikan sejumlah pasal yang tersisa.

Meskipun semangat penyelesaian RUU ini ingin dikebut dalam waktu sepekan, pembahasan beberapa pasal k
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]