Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Omnibus Law
 
Komisi IX Terima Perwakilan Buruh Aksi Tolak 'Omnibus Law' Ciptaker | 2020-02-16 09:44:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI berkomitmen akan melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang pembahasannya menggunakan metode Omnibus Law, guna menjawab keresahan kaum buruh terkait simpang siurnya draf RUU Ciptaker. Namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu mengatakan, sampai saat ...

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law | 2020-02-14 06:45:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, kalangan serikat pekerja merasa pemerintah kurang transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara utuh," kata
...

Tujuh Elemen Serikat Buruh Sepakat Tolak Omnibus Law | 2020-02-11 14:21:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta seminar terkait Omnibus Law atau dikenal kini sebutannya undang undang 'Sapu Jagat'. Rakernas ini akan berlangsung dari 11 sampai dengan 12 Februari 2020, di Hotel Grand Cempata Jakarta Pusat. Jakarta.

Keterlibatan se
...

Ribuan Advokat akan Kirim Surat Penolakan RUU Omnibus Law Sapu Jagat untuk Jokowi | 2020-02-03 04:06:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan advokat muda Indonesia akan melayangkan surat penolakan RUU omnibus law kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut nantinya berisi 12 poin mengenai potensi yang akan terjadi jika UU sapu jagat tersebut diberlakukan.

Koordinator Advokat muda Indonesia, Djafar Ruliansyah Lubis mengatakan, aturan dalam omnibus law di
...

Perjuangkan Aspirasi, Sufmi Dasco Fasilitasi Dialog Buruh dengan Komisi IX-Baleg | 2020-01-21 07:32:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dipimpin Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan aspirasi kepada DPR RI tentang keberatan terhadap sejumlah poin yang tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang direncanakan oleh Pemerintah. Serta, kenaikan iu ...

Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan 'Omnibus Law' | 2020-01-18 07:00:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Ketimbang wacana, Pemerintah seharusnya bisa memberikan perspektif baru yang konkrit dalam penyusunan draf tersebut.

"Kalau saran saya dari Baleg, Pemer
...

KSPI Tolak Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan | 2019-12-29 07:38:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak buruh setuju apabila investasi digenjot pemerintah Indonesia yang dipimpiin Joko Widodo untuk berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, menurutnya jikalau berkehendak menggenjot pertumbuhan ekonomi, jangan lupa memikirkan tingkat konsumsi yang bakal berdampak pada daya beli masyarakat ke depan nanti, ...

Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law | 2019-11-14 12:02:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menilai sejatinya tidak ada masalah terkait rencana pemerintah membentuk omnibus law terhadap beberapa undang-undang yang ada selama ini. Namun ia berharap agar materi dan substansi yang akan diatur dapat segera diserahkan dalam bentuk Naskah Akademik (NA) dan draf R ...

Sepertiga Kabinet Indonesia Maju terkait dengan Bisnis Tambang | 2019-10-28 18:03:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Komposisi menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jokowi-Amin sangat kental dengan kepentingan industri ekstraktif batu bara. Dari seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri, serta wakil menteri yang terpilih, lebih dari sepertiganya teridentifikasi dalam berbagai tingkatan terhubung dengan bisnis per ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]