Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Dana Desa
 
KPK Dorong Peran Publik Awasi Dana Desa | Tuesday 11 Aug 2015 19:07:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan pintu gerbang terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang. KPK menaruh perhatian tinggi agar implementasi UU Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya, dengan menghindari munculnya pihak-p ...

Gerindra: Pemerintah Harus Segera Terbitkan Peraturan Penggunaan Dana Desa! | Friday 07 Aug 2015 14:38:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyerapan APBD yang sangat rendah di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh peraturan penggunaan dana desa yang tidak kunjung diterbitkan pemerintah. Aparat desa memiliki ketakutan jika salah dalam penggunaan dapat menyeret mereka ke ranah pidana.

Anggota komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra, Biem Benjamin menegaskan
...

KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa | Friday 12 Jun 2015 22:17:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Bela ...

Komisi V DPR RI Pertanyakan Program Dana Desa Yang Tidak Terserap | Tuesday 09 Jun 2015 17:44:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mempertanyakan program dana desa yang masih belum terserap. Pasalnya desa yang sudah tercover masih sekitar 70 kabupaten yang menerima dana tersebut.

"DPR prihatin atas turunnya pagu indikatif menjadi 8 Triliun, atau berkurang Rp. 1 Triliun, selain itu kita mengapresiasi dana alokasi desa yang nantinya naik 2
...

Pertengahan 2015, Dana Desa Sudah Tersalurkan 3,8 Triliun | Sunday 24 May 2015 15:05:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Sepekan lagi akan memasuki pertengahan tahun 2015 atau pas tengah semester, namun hingga tanggal 22 Mei ini, alokasi jumlah dana desa sudah tersalurkan tepatnya baru Rp 3,8 Triliun dari Rp 20,067 triliun dana yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan 2015.

Karena terganjal biro
...

PP Dana Desa Direvisi, Inilah Poin-Poin Pentingnya | Monday 18 May 2015 12:28:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) N ...

Pemerintah Putuskan Dana Desa Disalurkan Lewat Kabupaten | Wednesday 14 Jan 2015 00:11:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memutuskan akan menyalurkan dana desa yang pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 20 triliun melalui kabupaten.

“Jadi tidak lewat Dagri (Kementerian Dalam Negeri) dan tidak juga lewat Mendes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal da
...

DPR Minta Pemerintah Awasi Implementasi Dana Desa | Thursday 04 Sep 2014 14:25:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 mengalokasikan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 640 triliun. Dari dana sebesar itu, dialokasikan sebesar 10 persen untuk dana desa. Setidaknya, Rp 64 triliun dialokasikan untuk 73 ribu desa. Namun realisasinya, dana desa hanya sebesar Rp 9,1 triliun.

Wakil Ketua
...

Mendagri Tolak Usulan Rp 1 Miliar Tiap Desa | Friday 23 Dec 2011 22:46:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan penolakannya atas usulan alokasi dana Rp1 miliar per desa. Apalagi jika dana itu dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, saat ini saja dana transfer pusat ke daerah sudah sangat besar.

“Persoalan pembangunan desa, tidak harus dila
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Gubernur Anies Dipanggil Terkait Habib Rizieq, Relawan Sebut Polisi Tebang Pilih?
Astagfirullah, Lagi-lagi Terjadi! Pegawai KPK Putuskan Hengkang Gara-Gara...
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium Di Kawasan Jawa Bali
Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan
Mengapa Trump Biasanya Mencari Sorot Kamera Justru 'Menghilang' pada Hari-hari Terakhirnya Sebagai Presiden?
Eks KSAD Ipar SBY: TNI yang Garang di Kota, di Hutan Jadi Kucing
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]