|
|||||
| Mahasiswa Demo PN Samarinda Pertanyakan Kejelasan Eksekusi Tanah di Jalan Siradj Salman | 2019-10-12 07:08:22 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Puluhan Mahasiswa di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung Komunitas Peduli Keadilan (KPK) menggelar aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada Kamis (10/10) sekitar pukul 13.00 Wita. |
||||
| Legislator Minta Pemerintah Segera Tangani Kasus Mesuji | 2019-07-28 23:43:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bentrok dua kelompok warga di Register 45 Mesuji, Lampung, beberapa waktu lalu telah menyebabkan empat orang tewas dan tujuh orang terluka. Terkait sengketa lahan yang berkepanjangan dan masih terjadi terus menerus hingga hari ini masih belum ada solusinya, Anggota DPR RI Haerudin meminta kepada pemerintah agar penanganan ka ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dituding Serobot Lahan Warga, PT SAA dan PT CPP Dituntut Ganti Rugi Rp 40 Milyar | 2019-07-17 05:47:29 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahaan Sawit PT Setia Agro Abadi ( PT SAA) dan PT Citra Palma Pratama (PT CPP) yang beroperasi di kabupaten Mahulu provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diduga telah melakukan penyerobotan/ perampasan atas lahan kurang lebih 300 hektar milik warga para transmigrasi di kampung Tripariq Makmur dan Kampung Wanapariq, kecamat ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perusahaan Batu Bara PT Indovisi Dituntut Ganti Rugi Rp 1 Milyar, Dituding Serobot Lahan Warga | 2019-07-11 14:30:01 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Peusahaan tambang batu bara PT. Indovisi Sebagau Sub Kontraktor dari PT. MHU (Multi Harapan Utama) Loa Kulu, kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) ditengarai melakukan penyerobotan atau penggusuran lahan tanpa izin untuk jalan holing batu bara, sehingga pemilik lahan mengaku mengalami kerugian menc ...Berita Selengkapnya |
||||
| Negara Harus Lindungi Masyarakat Adat Atas Kepemilikan Tanah Ulayat | 2019-07-07 07:47:54 | |||||
 |
PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah ulayat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Untuk itu Negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat sepanjang masih diakui, masih hidup, ada institusi dan masyarakat dan lembaga yang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Relawan Jo'mari Flobamora: Tudingan Kuasa Hukum PT CMI Soal Penyerobotan Lahan adalah Fitnah | 2019-07-04 07:24:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Relawan Jokowi asal NTT, Jo'mari Flobamora membantah keras terhadap tudingan Agus Supriatna SH selaku kuasa hukum PT Cempaka Maharani Indah Realty (PT CMI) yang menyebut, mengkaitkan dan mengatasnamakan organ relawan Jokowi dalam persoalan penyerobotan lahan seluas 10 Ha di wilayah Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. |
||||
| Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan | 2019-03-27 04:27:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan hampir setiap hari, Komisi II DPR RI menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa pertanahan di berbagai wilayah. Sebagai mitra kerja, ia mendorong agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikan permasalahan s ...Berita Selengkapnya |
||||
| Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara | 2018-12-03 08:58:35 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan penggelapan pemalsuan surat tanah dengan Terdakwa Eko Suprayitno yang merupakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda dan Dahlan memasuki tahap Pembacaan Pembelaan oleh Penasihat Hukum kedua terdakwa, setelah sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut keduanya selama 4 dan 5 t ...Berita Selengkapnya |
||||
| Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan | 2018-11-21 21:52:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Warga Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera dan secepatnya merealisasikan uang ganti rugi pembebasan lahan warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tembus Rawajati-Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. |
||||
| Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan | 2018-11-05 07:18:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menilai banyak konflik pertanahan yang timbul akibat tumpang tindihnya pemberian izin dan pemberian legalitas terhadap kepemilikan tanah. Konflik yang terjadi tersebut baik antara masyarakat dengan korporasi, korporasi dengan korporasi, maupun antara pertambangan dengan perkebunan. |
||||
|
|||||
