Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pilpres
 
KPU Bantah Enggan Tandatangani Pakta Integritas |

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tudingan Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis yang mengatakan jika KPU tidak mau mendandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh mereka beberapa waktu lalu.

“Tidak betul jika kami enggan menandatangani, saat ini kami sedang menyiapkan dokumennya. Memang banyak hal lain jug
...

Masykurudin Hafidz: KPU dan Bawaslu Jangan Terus Berkonflik | Wednesday 20 Mar 2013 15:49:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu dihimbau fokus mempersiapkan tahapan pemilu 2014. Menejer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menegaskan, kedua lembaga tersebut harus melupakan perbedaan pendapat yang sering terjadi.

"Para komisioner KPU dan Bawaslu jangan te
...

KPU Optimis Tuntaskan Sengketa Pemilu | Sunday 17 Mar 2013 10:06:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak ada tekanan dari pihak luar terkait sengketa pemilu yang melibatkan partai politik.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah menegaskan pihaknya bekerja secara independen dan profesional. “KPU diberi waktu tujuh hari kerja untuk memberikan sikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Ta
...

KPU Pelajari Putusan PT TUN | Monday 11 Mar 2013 17:57:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum menerima salinan putusan dikabulkannya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menegaskan, pihaknya masih mempelajari putusan dari PT TUN. "Memang PT TUN telah mengeluarkan keputusan
...

Bawaslu Akan Lakukan Upaya Hukum Atas Putusannya | Thursday 28 Feb 2013 11:48:34

MEDAN, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) tidak akan mundur walaupun sejengkal dan akan melakukan upaya hukum atas keputusan pihaknya yang memerintahkan KPU untuk menerima Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta pemilu 2014.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad Al Hamid usai membuka acara Rapat Koor
...

MK Kembali Gelar Sidang Pengujian UU Pilpres | Wednesday 20 Feb 2013 15:38:22

JAKARTA, Berita HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, pukul 14:00 WIB kembali menggelar sidang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU) Pilpres, Rabu (20/2), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemohon.

Pemohon yang terdaftar dengan registrasi No. 4/PUU-XI/2013 diajukan oleh Sr
...

RUU Pilpres Akan Dibahas Bulan Maret | Wednesday 13 Feb 2013 09:10:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) akan dibahas pada bulan Maret 2013. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (12/2).

“Kami sangat menghar
...

Pemohon Uji UU Pilpres Cabut Permohonan | Sunday 20 Jan 2013 20:38:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon dalam Perkara No. 118/PUU-X/2012 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mencabut permohonannya. Para Pemohon dalam perkara ini yakni Deni Aulia Ahmad, Bisma Mauria, Purwantio, dan Achmad Djunaidi.

Sidang pembacaan ketetapan pe
...

Cegah Kriminalisasi Terhadap Penyelenggara Pemilu | Thursday 17 Jan 2013 09:12:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) berpotensi mengalami kriminalisasi. Sebab setiap keputusan KPU dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

“Apa yang diputuskan KPU dapat menjadi objek gugatan dan kriminalisasi. Kami b
...

Rapat Pleno KPU Ditutup dengan Puisi Taufik Ismail yang Menggelegar | Monday 14 Jan 2013 16:20:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Sastrawan terkenal Indonesia Taufik Ismail menutup Rapat Pleno terbuka KPU dengan membaca puisi karyanya yang ditulis 9 tahun, Senin (14/1).

Saya tulis puisi ini, usia saya sekarang 77 tahun, tidak banyak diruang ini yang lebih dari saya ini, apa yang saya rasakan saat pemilu pertama itu saya bacakan puisi pada tahun 55 m
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
Bencana Asap Karhutla Coreng Diplomasi Sawit Indonesia
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]