Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pilkada
 
Herwan Susanto Bantah Calon Bupati Kukar Sugianto-Rudi Disebut Calon Boneka | Saturday 29 Aug 2015 14:04:41

TENGGARONG, Berita HUKUM - Teka teki siapa calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kukar sebagai penentang pasangan calon Petahana Rita Widhasati - Edi Darmawan terjawab sudah, dengan pendaftaran calon Sugianto-Rudi Hartono pada, Jumat (28/8) dari Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Hanura dan Partai Ama ...

827 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telah Terdaftar | Friday 31 Jul 2015 01:58:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan update data pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar pada tanggal 26 - 28 Juli 2015 yang lalu. Daerah yang akan mengalami perpanjangan waktu pendaftaran jumlahnya bukan 15 daerah seperti pada informasi sebelumnya, tetapi berkurang menjadi 13 daerah. ...

Surat Edaran Menteri PAN-RB: PNS Dilarang Dukung Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah | Sunday 26 Jul 2015 13:16:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang masa pendaftarannya tinggal beberapa hari lagi, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang isinya menegaskan, bahwa seluruh Aparat ...

MK: TNI, Polri, BUMN, dan PNS Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah | Thursday 16 Jul 2015 16:58:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), khususnya Pasal 7 huru ...

Sekjen PBB Usul Pilkada Serentak Agar Diundur Beberapa Hari | Sunday 12 Jul 2015 03:06:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang diundur beberapa hari. Namun, Pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PBB Jurkum Lantong di Kantor DPP PBB ketika melakukan jumpa pers mengutarakan bahwa, "te
...

MK: Mantan Terpidana Dapat Mengikuti Pilkada dengan Syarat Tertentu | Saturday 11 Jul 2015 06:56:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Hal tersebut terungkap saat MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahu ...

MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi | Thursday 09 Jul 2015 14:22:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mahkamah memutuskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang ...

KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas di 11 Provinsi | Thursday 02 Jul 2015 03:44:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Rabu Tanggal 9 Desember 2015 mendatang akan menjadi momentum istimewa bagi sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya, akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 308 kabupaten/kota.

Banyak pihak yang mensyinalisasi, pelaksanaan ratusan hajatan demokrasi itu, memiliki tingkat kerawanan masal
...

Permasalahkan Anggota Legislatif Ikut Pilkada, Pemohon Perbaiki Petitum | Wednesday 01 Jul 2015 06:32:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pa ...

Pemerintah: Kenaikan Syarat Dukungan Calon Independen Pilkada Sejalan dengan Konstitusi | Tuesday 30 Jun 2015 03:53:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada, Senin ( ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar
Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati
BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air
Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi
Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]