|
|||||
| Yandri Susanto Dorong Pemerintah Matangkan Persiapan Haji dan Umrah | 2021-11-19 15:58:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan persiapan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Ia mengatakan jika perlu Pemerintah Indonesia harus bertemu langsung dengan Pemerintah Kerajaan Saudi di Riyadh untuk memastikan keberangkatan haji dan umrah tersebut. |
||||
| Segera Perbaiki Asrama dan Embarkasi Haji yang Rusak, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Mesti Memahami Suasana Kebatinan Calon Jemaah Haji | 2021-09-04 12:20:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti banyaknya gedung asrama dan embarkasi haji yang mulai lapuk. Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan, sebab di sisi lain pemerintah juga menunda keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Ini menjadi pertanyaan publik mengingat pemerintah kerap kali mengklaim berhasil membangu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Watua MPR HNW Beri Saran Agar BPK Audit Dana Haji | 2021-06-10 03:49:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Watua MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mencermati simpang siur kabar soal dana haji, terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Serta banyaknya permintaan publik agar dilakukan audit dana haji. Agar jemaah calon haji yakin bahwa dana mereka aman, da ...Berita Selengkapnya |
||||
| Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur | 2021-06-07 14:00:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji. Penegasan ketidaksetujuan tersebut juga disampaikan terhadap wacana pengalihan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia |
||||
| Kemenag Didesak Segera Tentukan Kebijakan Haji | 2021-06-04 03:21:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Agama (Kemenag) segera menentukan kebijakan haji yang hingga kini belum jelas. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota bagi Indonesia. Selama pandemi Covid-19, kuota haji Indonesia menurun dari sebelum pandemi sebanyak 221.000 jemaah per tahun. |
||||
| Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji | 2021-06-01 04:07:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19 ini. Tidak hanya masalah kuota haji, vaksin calon haji Indonesia hingga kini masih dipersoalkan. Vaksin Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia ternyata belum disertifikasi oleh WHO. Dan Pemerint ...Berita Selengkapnya |
||||
| Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Ingatkan Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman | 2021-05-11 19:25:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Pemerintah melobby Kerajaan Arab Saudi, setelah Kementerian Haji dan Umrah negara tersebut menyatakan akan membuka pelaksanaan ibadah haji 2021 untuk warga dari luar Arab Saudi. Meski dilaksanakan dengan protoko ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi VIII Apresiasi Keputusan Arab Saudi Izinkan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia | 2021-04-10 06:38:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan keberangkatan haji bagi jemaah asal Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dalam jumlah terbatas. Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi kuota jemaah yang diberikan. |
||||
| John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji | 2021-02-27 07:27:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat ini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan perkembangan lebih lanjut. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan berusaha mengupayakan agar ibadah haji 2021 dapat segera terlaksana. |
||||
| Dana Haji Diperuntukkan bagi Kepentingan Jemaah Bukan untuk yang Lain | 2020-06-05 16:52:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menyayangkan pemberitaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana haji untuk memperkuat rupiah. Apapun konteksnya, Jazuli menyatakan, soal dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari setoran jemaah. Hal itu merupakan amanah yang harus dikelola hanya un ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
