Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum | 2022-11-29 13:25:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Eddy menegaskan butuh keser ...

Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu | 2022-11-28 23:40:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Miris, eksploras? dan eksplotasi tambang biji emas yang beroperasi kurun waktu satu dasawarsa (10 tahun) terakhir, di salah satu area Kelurahan Poboya tepatnya jajaran wilayah Kota Palu yang merupakan sebuah kota berada di tepi laut sekaligus merupakan Ibukota dari Sulawesi Tengah dirasakan tidak bermanfaat hasilnya, karena ...

Legislator Dukung KPK Ungkap Beking Penambangan Ilegal | 2022-11-16 16:34:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining). Politisi dari Fraksi PKS ini juga berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam meny ...

Legislator Minta Kegiatan Pertambangan di Morowali Harus Sesuai Aturan | 2022-07-20 08:26:32

PALU, Berita HUKUM - Semakin meningkatnya eksploitasi terhadap nikel dapat menyebabkan kerusakan berat pada kawasan tambang dan sekitarnya. Anggota Komisi IV DPR H. M. Salim Fakhry menyoroti hal tersebut dan mengatakan agar pertambangan-pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Kami h
...

Jangan Ada Pihak Benturkan TNI dan Polri dengan Rakyat | 2022-02-15 05:48:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta agar semua pihak tidak membenturkan TNI dan Polri dengan rakyat. Sebab, menurutnya jika TNI dan Polri sudah berbenturan dengan rakyat, kemana lagi rakyat akan mengadu. Karena hal ini juga akan berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu ia meminta kep ...

5 Fakta Demo Tolak Tambang Emas di Parigi Moutong Berakhir Ricuh, 1 Warga Tewas Tertembak | 2022-02-14 16:11:52

SULAWESI TENGAH, Berita HUKUM - Aksi demo warga yang menolak perusahaan tambang emas PT Trio Kencana, di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu 12 Februari 2022 berakhir ricuh.

Demonstrasi warga yang mengatasnamakan Aliansi Tani Rakyat Tolak Tambang PT Trio Kencana itu dilakukan
...

Tim Gakkum KLHK Bekuk 7 Penambang Batu Bara Ilegal di Tahura Bukit Suharto Kukar | 2022-02-11 22:08:50

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dalam operasi penggerebekan penambangan batu bara ilegal di wilayah Tahura Bukit Suharto, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Jumat (4/2/2022) mengamankan 7 penambang ilegal, beserta tiga unit Exsavator dan satu unit Buldozzer.

Direktur Pencegahan dan
...

Komisi IV Tinjau Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Bara di Kaltim | 2021-12-16 10:29:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII IV DPR RI ke lokasi pertambangan yang disinyalir mengakibatkan pencemaran lingkungan di Desa Mentawir, Kecamatan Selalu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dilaksanakan atas aduan kepala desa adat da ...

Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Indonesia Beri Bukti | 2021-10-15 11:08:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara.

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Si
...

Sidang Kasus Ilegal Mining, Terdakwa Keberatan Oknum Polisi Diduga Terlibat Tidak Ikut Ditangkap | 2021-06-25 07:28:55

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus ilegal mining di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Tinur (Kaltim) dengan 2 orang terdakwa yaitu terdakwa Abbas Alias Ali Abbas Alias Daeng Bin Muhammad Syah Daeng Matiro dan terdakwa Hadi Suprapto Alias Belur Bin Suwaji, pada sidang yang digelar, Rabu (24/6).

Dua terdakwa digiring Jaksa Penuntut Umum
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]