Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil | 2019-05-24 21:45:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga S Uno menyatakan, sulit mengakui Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini berjalan secara jujur dan adil (Jurdil).

Atas dasar itulah, pihaknya mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, akan berperkara di MK de
...

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia | 2019-05-22 12:58:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada enam orang meninggal dalam aksi 21/22 Mei yang menuntut pembatalan Pemilu 2019 karena banyaknya kecurangan.

"Korban sejauh ini ada 6 korban meninggal," kata Anies mendapatkan informasi di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Anies menjelaskan korban tewas dan korban
...

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi | 2019-05-22 12:15:30

JAKARTA, Berita HUKUm - Pemilu 2019 sudah usai. Ketegangan politik masih terus terasa pascapemilu. Sengketa dan konflik politik selalu jadi imbas dari kompetisi politik di mana pun. Pada Pemilu 2019, dugaan kecurangan dan sengketa hasil Pemilu meningkat. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diimbau untuk memberikan laporan evaluasinya kepada ...

Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif | 2019-05-21 19:16:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Intelijen dan Keamanan Wawan Hari Purwanto menyebutkan bahwa situasi stabilitas dan keamanan khususnya di wilayah Ibukota Jakarta dalam keadaan yang kondusif, paska penetepan hasil resmi Pemilu oleh KPU pada Selasa (21/5) dini hari.

Hal tersebut disampaikannya, berdasarkan penilaiannya terhadap reaksi yang disamp
...

Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam | 2019-05-21 14:16:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapan aktivis seperti Egi Sudjana, kemudian yang masih hangat Lieus Sungkharisma sebagai pendukung Paslon 02 Prabowo- Sandi, menambah daftar orang yang ditangkap terkait tuduhan kasus tentang ancaman terhadap keamanan negara atau makar.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan bahwa tidak perlu ada ancaman dan p
...

PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019 | 2019-05-21 13:41:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Kubu Prabowo-Sandi konsisten menolak hasil pilpres 2019. Tak hanya saksi BPN 02, saksi 4 parpol pendukung Prabowo-Sandi juga kompak menolak menandatangai hasil Pileg 2019.

"Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-w
...

Forum Dai Nusantara Aksi di KPU: Mari Menghormati Proses Demokrasi | 2019-05-21 06:17:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Massa yang tergabung dalam Forum Dai Nusantara sampaikan aspirasi mereka kedepan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi damai yang digelar meminta agar seluruh masyarakat untuk mendoakan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu agar tetap bekerja secara profesional dan bertanggung jawab menjelang pengumuman hasil KPU.
...

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan | 2019-05-20 23:54:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indonesia), Tubagus Alvin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat Indonesia terkait peyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan semenjak tanggal 1 Mei s/d 15 Mei 2019 di 33 provinsi di Indonesia, tersebar di 487 kab/Kota dimana didapatkan data ada sebanyak 72,8% men ...

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka | 2019-05-19 20:54:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap masalah logistik sebanyak 6,7 juta pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemungutan suara pada 17 April 2019 saat pencoblosan. Hal itulah yang harus menjadi perhatian terkhusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah setempat.

"Walaupun tidak berpengaruh terhadap
...

IKS PI Kera Sakti Banten Secara Tegas Tolak 'People Power' | 2019-05-19 19:16:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Para pendekar yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) Kera Sakti Banten mendeklarasikan sikap untuk menolak people power terkait adanya tudingan kecurangan dari berbagai pihak pada hasil Pemilihan Umum 2019 yang dalam waktu dekat akan secara resmi diumumkan hasilnya oleh KPU.

"People power ada
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]