Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    TKI
 
Timwas TKI DPR Apresiasi Langkah Menaker Cabut Ijin PJTKI | 2017-02-04 13:57:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja mencabut ijin PJTKI (perusahan jasa tenaga kerja Indonesia) yang terlibat pengiriman TKI illegal.

"Lebih dari 1000 TKI terindikasi diberangkatkan secara ilegal ke Saudi. Pengirim
...

Pemerintah Diminta Cabut Kepmen 260 Tahun 2015 | 2017-02-02 12:11:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Timwa
...

MK: Demi Perlindungan, TKI Wajib Miliki KTKLN | 2016-08-05 14:12:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang diajukan 29 Anak Buah Kapal (ABK), Kamis (4/8) di ruang sidang pleno MK.

"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,
...

TKI Meninggal Keluarga Tak Dikabarkan, Gerindra: Pemerintah Hanya Cari Untung Saja | 2016-04-28 20:09:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Karawang meninggal dunia di Arab Saudi. TKI tersebut bernama Imas Nurbaeti Binti Kana. Imas diduga meninggal karena kekurangan gizi pada Desember 2015 silam.

Namun ironisnya, pihak keluarga baru mengetahui kematian TKI tersebut setelah tiga bulan kemudian, atau pada bula
...

Ahli: Pemerintah Alihkan Tanggung Jawab Perlindungan TKI | 2016-04-27 13:04:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melimpahkan tanggung jawab dalam melindungi TKI yang mengalami masalah di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKI). Demikian disampaikan oleh Koordinator Advokasi Pusat Pusat Sumber Daya Buruh Migran Yogyakarta Abdul Rahman ...

BNP2TKI Dianggap Tak Berperan, UU PPTKI Digugat | Saturday 06 Jun 2015 23:58:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi dan kewenangan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dinilai berlebihan. Hal inilah yang menjadi alasan PT Gayung Mulya Ikif dan dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindunga ...

Pengiriman TKI ke 21 Negara Timteng Dihentikan, Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja Baru | Monday 18 May 2015 21:12:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, Roberth Rouw, menyambut baik kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri yang menghentikan dan melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara Timur Tengah (Timteng), serta melakukan pengetatan terhadap penempatan TKI ke kawasan Asia-Pasifik.
...

Banyak Hadapi Masalah, Presiden Jokowi Minta TKI Rumah Tangga 3 Tahun ke Depan Harus Distop | Friday 08 May 2015 17:42:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berencana akan menghentikan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, ke berbagai negara pada 3 atau 4 tahun mendatang. Langkah ini diambil setelah sebelumnya Pemerintah menghentikan pengiriman TKI informal ke 21 (dua puluh satu) negara di Timur Tengah seb ...

Menaker M. Hanif Dhakiri Blusukan ke Kampung TKI | Wednesday 18 Feb 2015 23:10:13

BELU, Berita HUKUM - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri melakukan blusukan ke Kampung TKI Desa Raifatus, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Desa Raifatus terdiri dari 3 dusun di mana desa ini merupakan desa perbatasan langsung dengan Timor Leste. Menaker sengaja ke sana untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga dimana sebagian besar wargan ...

PJTKI dan Asuransi Harus Bertanggungjawab | Thursday 27 Mar 2014 17:28:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan seputar Tenaga Kerja Indonesia masih terus terjadi. Wilfirida terus menghadapi sidang pengadilan. Sementara itu, Satinah masih terus dihantui hukuman mati jika tidak membayar diyat (denda) kepada Arab Saudi sebesar Rp 21 miliar.

“Saya melihat bahwa kejadian-kejadian TKI ini menunjukkan hubungan antar negara s
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]