|
|||||
| Terdakwa Eddy Dirut PT MSE Dituntut Jaksa 1 Tahun Penjara | 2023-01-25 01:21:46 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat lahan konsesi galian tambang Batu Bara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang melibatkan dua perusahaan berujung dengan ditetapkan Eddy (40) Direktur Utama PT Mandiri Sejahtera Energindo (MSE) sebagai tersangka, akhirnya di tuntut 1 tahun penjara ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bentrok Pekerja di Morowali Diminta Investigasi Dilakukan Transparan | 2023-01-18 07:05:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta dilakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membuat jatuhnya tiga korban jiwa dan kerusakan lainnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ia men ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut | 2023-01-16 11:20:57 | |||||
 |
MAROWALI, Berita HUKUM - Izin operasional PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) harus dievaluasi pemerintah menyusul bentrok karyawan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1). |
||||
| Harus Dihentikan, Kerusuhan Morowali Bisa Melebar dan Memicu Gejolak Sosial | 2023-01-16 10:51:17 | |||||
 |
MAROWALI, Berita HUKUM - Kerusuhan Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan tiga pekerja industri pengolahan nikel PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) menjadi catatan merah sektor pertambangan dalam negeri. |
||||
| Legislator Pertanyakan Wacana Gratis Royalti Hilirisasi Batu Bara pada Perppu Cipta Kerja | 2023-01-09 12:32:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menanggapi sikap pemerintah yang ingin menggratiskan royalti hilirisasi batu bara yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Menurut Mulyanto, berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya Pemerintah memberlakukan tarif royalti pro ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dugaan Pemalsuan Dokumen Batu Bara, Saksi Melapor ke Polda karena Merasa 'Dibodohi' Bupati PPU | 2022-12-13 09:27:26 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang perkara dugaan kasus pemalsuan dokumen tambang Batu Bara dengan terdakwa Eddy Dirut PT MSE yang terdaftar dengan Reg No. 710/Pid.B/2022/PN Smr setelah putusan sidang selanya ditolak Majelis Hakim, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang digelar Senin (12/12/2022). |
||||
| Putusan Selah Terdakwa Eddy Dirut PT MSE Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tambang Ditunda Selasa Depan | 2022-12-06 11:52:21 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat lahan konsesi galian tambang Batu Bara di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang melibatkan dua perusahaan berujung dengan ditetapkan Eddy (40) Direktur Utama PT Mandiri Sejahtera Energindo (MSE) sebagai tersangka dan menghadapi sidang di Pengadilan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum | 2022-11-29 13:25:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Eddy menegaskan butuh keser ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu | 2022-11-28 23:40:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Miris, eksploras? dan eksplotasi tambang biji emas yang beroperasi kurun waktu satu dasawarsa (10 tahun) terakhir, di salah satu area Kelurahan Poboya tepatnya jajaran wilayah Kota Palu yang merupakan sebuah kota berada di tepi laut sekaligus merupakan Ibukota dari Sulawesi Tengah dirasakan tidak bermanfaat hasilnya, karena ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Dukung KPK Ungkap Beking Penambangan Ilegal | 2022-11-16 16:34:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining). Politisi dari Fraksi PKS ini juga berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam meny ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
