Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    UU MD3
 
Mahkamah Kehormatan DPR Sosialisasikan UU MD3 | 2017-06-10 18:52:24

BENGKULU, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker MKD DPR RI, Yulian Gunhar (F-PDI Perjuanga
...

Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock | 2017-06-06 17:29:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait dengan penambahan 11 kursi MPR RI dan 10 kursi DPR RI masih macet alias deadlock.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo saat diskusi forum legislasi dengan tema 'RUU MD3, Urgensi Penambahan 11 Pimpinan MPR' bersama Sek
...

Anggap Masa Jabatan Tidak Jelas, Pimpinan DPD Gugat UU MD3 | 2016-12-21 11:34:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas beserta beberapa anggota DPD mengajukan uji materiil mengenai batasan masa jabatan bagi pimpinan DPD. Aturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pe ...

DPR Wacanakan Revisi UU MD3 | 2016-11-18 16:06:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat kembali mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR menargetkan pembahasan revisi dapat dilakukan pada tahun depan.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan, ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3. Salah satu poinnya
...

Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK | Thursday 29 Jan 2015 14:57:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan untuk diuji. Kali ini ketentuan mengenai hak Interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan komposisi jabatan wakil komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digugat oleh ...

Turut Menyetujui, Permohonan Pengujian UU MD3 Anggota F-Hanura dan F-PKB Tidak Dapat Diterima | Friday 23 Jan 2015 06:27:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan dua orang anggota DPRD Provinsi NTT, yaitu Jimmy Willbaldus Sianto (Partai Hanura) dan Yucundianus Lepa (PKB) tidak dapat diterima. Sebab, Mahkamah menilai keduanya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian terhadap ketentuan pengisian pimpinan DPRD. Mahkamah juga ...

DPR Sahkan Revisi UU MD3 | Saturday 06 Dec 2014 14:17:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jumat (5/12) malam, akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengambilan keputusan tingkat II yang merupakan lanjutan dari pengesahan tingkat I di Pansus, berjalan lancar tanpa terjadi perdebatan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Revisi UU MD3 Sa
...

Jangan Buka Ruang Revisi UU MD3 Digugat ke MK | Thursday 27 Nov 2014 13:34:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Frksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengigatkan dalam menyelesaikan masalah jangan menimbulkan masalah baru. Melalui revisi UU MD3 diharapkan akan menyelesaikan konflik internal DPR, tetapi karena tidak melibatkan DPD bisa menimbulkan konflik dengan lembaga negara tersebut.

“Karena itu saya
...

Uji UU MD3, Ahli: Mahkamah Kehormatan Dewan Intervensi Kekuasaan Kehakiman | Monday 13 Oct 2014 13:14:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti mengatakan persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menyelidiki dan menyidik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman.

Menurutnya, kendati izin tersebut tidak berkaitan langsung dengan hakim, kekuas
...

Uji UU MD3, DPR: Terlibat Penyusunan Undang-Undang, PDIP Tidak Miliki Kedudukan Hukum | Wednesday 24 Sep 2014 14:37:59

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat uji Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Aziz ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]