JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) segera rampung pada Februari 2018 ini. Kesepakatan itu sudah dicapai antara DPR dan pemerintah. Semua Pimpinan DPR juga telah menyetujui substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut pada Rapat Pimpinan DPR RI.

Bamsoet, demikian Ketua DPR itu akrab disa ...Berita Selengkapnya

BENGKULU, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker MKD DPR RI, Yulian Gunhar (F-PDI Perjuanga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait dengan penambahan 11 kursi MPR RI dan 10 kursi DPR RI masih macet alias deadlock.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo saat diskusi forum legislasi dengan tema 'RUU MD3, Urgensi Penambahan 11 Pimpinan MPR' bersama Sek ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas beserta beberapa anggota DPD mengajukan uji materiil mengenai batasan masa jabatan bagi pimpinan DPD. Aturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat kembali mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR menargetkan pembahasan revisi dapat dilakukan pada tahun depan.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan, ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3. Salah satu poinnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan untuk diuji. Kali ini ketentuan mengenai hak Interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan komposisi jabatan wakil komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digugat oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan dua orang anggota DPRD Provinsi NTT, yaitu Jimmy Willbaldus Sianto (Partai Hanura) dan Yucundianus Lepa (PKB) tidak dapat diterima. Sebab, Mahkamah menilai keduanya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian terhadap ketentuan pengisian pimpinan DPRD. Mahkamah juga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jumat (5/12) malam, akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengambilan keputusan tingkat II yang merupakan lanjutan dari pengesahan tingkat I di Pansus, berjalan lancar tanpa terjadi perdebatan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Revisi UU MD3 Sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Frksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengigatkan dalam menyelesaikan masalah jangan menimbulkan masalah baru. Melalui revisi UU MD3 diharapkan akan menyelesaikan konflik internal DPR, tetapi karena tidak melibatkan DPD bisa menimbulkan konflik dengan lembaga negara tersebut.

“Karena itu saya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bivitri Susanti mengatakan persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menyelidiki dan menyidik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman.

Menurutnya, kendati izin tersebut tidak berkaitan langsung dengan hakim, kekuas ...Berita Selengkapnya