Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pilpres
 
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya | 2019-07-12 21:52:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia oleh pengacara yang pernah mendampingi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memang dilakukan secara diam-diam, atau lebih tepatnya: rahasia.

Konon, hal itu dilakukan untuk menghindari manuver dari pihak-pihak yang bisa menyalahgunakan informasi tersebut.
...

Kerusuhan 22 Mei, Komnas HAM: 32 Orang Masih Hilang | 2019-07-11 14:01:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat masih ada 32 orang yang hilang setelah kerusuhan pada 22 Mei lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan awalnya menerima data dari tim advokat korban kerusuhan 22 Mei bahwa ada 70 orang yang hilang setelah kerusuhan.

"Data yang diserahkan ke kami setelah kami verif
...

Haidar Alwi Tak Permasalahkan Partai Diluar Koalisi Gabung | 2019-07-09 19:04:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Relawan Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengaku tidak keberatan jika beberapa partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) nantinya bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka percaya Jokowi mampu memilih orang-orang terbaik dalam pemerintahannya.

Hal itu dikatakan Pen
...

Sebelum Dilantik, Jokowi Harus Ungkap Pelaku Pembunuhan 9 Orang di Sekitar Bawaslu | 2019-07-05 03:18:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo harus mengungkap pelaku pembunuhan terhadap sembilan orang di kawasan Bawaslu, Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Siapa-siapa saja pelakunya harus dipastikan. Setelah itu pelakunya harus diproses secara hukum, termasuk kepada atasan dan komandan pelaku.

Sebagai Capres yang sudah ditetapkan oleh KPU
...

Prabowo Bubarkan Koalisi, Ada Apa? | 2019-07-01 05:47:20

Oleh: Tony Rosyid


PASCA PUTUSAN MK, Prabowo langsung membubarkan koalisi. Terkesan mendadak. Publik kaget, kenapa secepat itu.

Langkah Prabowo ini secara moral menunjukkan sikap pragmatis. Betapa koalisi itu memang sengaja dibuat hanya untuk kebutuhan jangka pendek yaitu pilpres. Pilpres selesai, bubar.

Ada kesan kuat bahwa koalisi dib
...

Masa Depan Koalisi Adil Makmur Paska MK Dibahas di Kediaman Prabowo Siang Ini | 2019-06-28 13:37:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengumpulkan petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur yang pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebutkan, pertemuan tersebut adalah komunikasi internal yang akan d
...

Ribuan Massa dari Banten Sudah Bergerak Ke Gedung MK | 2019-06-27 05:49:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi damai menyambut putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) datang dari berbagai daerah. Salah satunya dari Banten.

Koordinator Pendukung Prabowo-Sandi (Padi) Banten, Khoirul Umam bahkan menyebut sudah ada ribuan massa dari Banten yang bergerak ke Jakarta untuk
...

BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama | 2019-06-26 10:05:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Saksi yang dihadirkan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hairul Anas (Anas 02) sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya dia mengungkap mengenai adanya dugaan pemufakatan curang dalam Training of Trainers (ToT) saksi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Disebutkan Anas bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
...

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN | 2019-06-24 23:25:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata pernah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

PP tersebut, berisikan perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbat
...

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni | 2019-06-24 19:03:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempercepat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi pada Kamis 27 Juni 2019 nanti.

"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]