Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kebijakan Ekonomi
 
Menyedihkan, 12 Paket Kebijakan Tak Berjalan Efektif | 2016-06-01 05:52:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua belas paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis Pemerintahan Jokowi, ternyata tak berdampak postif. Paket tersebut tak berjalan efektif bila dilihat dari berbagai indikator. Ini tentu menyedihkan. Pertumbuhan ekonomi hanya 4,92% dan penciptaan lapangan kerja tak menggembirakan.

Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI
...

Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI | 2016-03-30 08:56:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) siang. Berikut pokok-pokok paket kebijakan tersebut:

I. Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

1. Menyediakan fasilitas pe
...

Paket Kebijakan Tidak Pengaruhi Perubahan Ekonomi | Monday 26 Oct 2015 15:12:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan hingga jilid keempat, ternyata tidak membawa pengaruh bagi perubahan ekonomi nasional. Dikeluarkannya paket tersebut justru mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memiliki tim ekonomi yang bagus.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Ge
...

Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jauh dari Sektor Informal | Saturday 17 Oct 2015 02:17:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang baru yakni jilid ke-IV yang diluncurkan pada Kamis (15/10) dinilai jauh dari sektor informal. Pada hal dalam situasi kondisi ekonomi yang centang perenang seperti ini—proteksi dalam bentuk kebijakan ekonomi sangat layak diperhatikan disektor tersebut. Lagi-lagi ...

Paket Kebijakan Ekonomi Diharapkan Sesuai Kebutuhan Riil | Monday 12 Oct 2015 16:25:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 3 beberapa waktu yang lalu. Sejumlah pihak berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bersahabat. Harapan pun dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR, H.Willgo Zainar, SE,MBA.

“Kita harapkan paket keb
...

Kebijakan Ekonomi Jilid II Belum Sentuh Dua Masalah Pokok | Friday 02 Oct 2015 20:51:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan stimulus ekonomi jilid II yang diumumkan pemerintah 29 September lalu dinilai belum menyentuh dua masalah pokok. Kedua masalah itu adalah penyerapan tenaga kerja dan lemahnya pengawasan BKPM.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (2/10). Menurut Heri, belum ada ja
...

Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi | Sunday 01 Sep 2013 00:25:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden SBY, Kamis (29/8) sore menggelar rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, dengan agenda melakukan evaluasi atas apa yang sedang Pemerintah lakukan setelah menetapkan paket kebijakan untuk mengatasi dan mengelola permasalahan ekonomi terkini yang sedang dihadapi Indonesia.

Dalam sambut
...

Jumat Lusa Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Atasi Turunnya Rupiah | Thursday 22 Aug 2013 12:14:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah tengah merumuskan paket kebijakan dan tindakan pengelolaan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan. Dalam dua hari ke depan, para menteri teknis bidang ekonomi akan memberikan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keteran
...

Kepala BIN: MoU Antara BIN dan Kemenakertrans untuk Jaga Stabilitas Kebijakan Ekonomi | Thursday 15 Nov 2012 03:55:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Marciano Norman, bersama Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi (Menakertrans),MuhaiminIskandar, menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Intelijen Negara dengan Kementerian TenagaKerjadan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pengamanan Program d ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]