Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
SBY Harus Segera Reshuffle Kabinet | Friday 16 Sep 2011 16:10:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu pergantian (reshuffle) kabinet kembali diembuskan. Bahkan, kemungkinan besar hal itu bukan isu, melainkan keinginan nyata yang akan segera teralisasi. Pasalnya, masa pemerintahan Presiden SBY masih tiga tahun lagi, reshuffle dianggap langkah yang tepat untuk segera dilakukannya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR
...

KPK Dukung Penghentian Remisi Bagi Koruptor | Friday 16 Sep 2011 15:53:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap pemerintah yang akan menghentikan pemberian remisi bagi koruptor mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dianggap sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pasalnya, sebagian besar negara di dunia menganggap tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary cri ...

Presiden Setuju Penghapusan Remisi Bagi Koruptor | Friday 16 Sep 2011 02:47:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju untuk menghentikan pemberikan keringanan hukuman atau remisi kepada para terpidana terorisme dan korupsi. Kebijakan ini diambil untuk menguatkan pesan penjeraan' terhadap para pelaku kejahatan terorganisasi tersebut.

“Kebijakan moratorium Remisi bagi tindak pidana Korupsi
...

Dana Akrobat Menyusup Dalam Program Kementan | Friday 16 Sep 2011 02:24:37

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Kamis (15/9), mencuat adanya 'dana akrobat' Rp 500 miliar. Dana ini tidak ada dalam program Kementerian Pertanian, tapi disusupkan oleh anggota Komisi IV dalam program lain.

"Tidak ada program, tapi dananya ada. Ini dana akrobat," kata anggota Komisi IV dar
...

KPK Kaji Pemanggilan Anggota Banggar DPR | Thursday 15 Sep 2011 23:37:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mereka dianggap perlu dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

"Sampai saat ini belum ada jadwal un
...

Dalam Tujuh Tahun, Kekayaan Angie Melonjak Drastis | Thursday 15 Sep 2011 22:34:37

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kekayaan Angelina Sondakh melonjak drastis dalam kurun waktu tujuh tahun, sejak terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Istri mendiang Adjie Massaid ini tercatat mendapat tambahan harta senilai Rp 5 miliar dan 2 ribu dolar (sekitar Rp19 juta).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN
...

Keprihatinan Antasari Dituangkan Dalam Buku | Thursday 15 Sep 2011 22:11:56

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kegundahan Antasari Azhar atas tudingan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen dituangkannya dalam sebuah buku. Buku yang berjudul 'Testimoni Antasari Azhar untuk Hukum dan Keadilan' ini diluncurkannya di Jakarta, Kamis (15/9).

Namun, istri Antasari, Ida Laksmiwati kepada wartawan menyatakan bahwa buku itu merupaka
...

KPK Akan Tindak Lanjuti Keterangan Angelina Sondakh | Thursday 15 Sep 2011 21:20:57

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Angelina Sondakh memberikan beberapa informasi dan data dalam pemeriksaannya kepada tim penyidik kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dimana Anggie diiantar adik ipar,Muji ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari dan menindaklanjutinya.

Demikian dikatakan Karo Humas KPK Johan Budi SP k
...

SBY Janji Copot Menteri yang Jadi Tersangka | Thursday 15 Sep 2011 20:53:25

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah lama ditunggu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap menterinya yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. Jika Menpora Andi Malarangeng dan Menakertrans Muhaimin Iskandar telah ditetapkan sebagai tersangka, presiden akan segera mencopot posisi kedua menteriny ...

Farhat Kembali Tuding Muhaimin Terlibat | Thursday 15 Sep 2011 20:40:39

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Farhat Abbas kembali menuding keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar kasus dugaan suap pejabat Kemenakertrans. Pasalnya, tiga tersangka kasus tersebut, Dharnawati, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan memberikan keterangan yang mengarah kepada pucuk pimpinan kementerian tersebut.

“Semuanya sudah ada dalam BA
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]