Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Nazaruddin Beberkan Keterlibatan Anas Urbaningrum | Tuesday 20 Sep 2011 02:14:44

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin makin keras ‘bernyanyi’. Ia pun kembali mengarahkan ‘tembakannya’ kepada bekas bosnya di partai, Anas Urbaningrum. Bahkan, ia membeberkan sumber dana yang dipakai untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.

Menurut Nazaruddin, dana pembiayaan Kongres itu
...

Polri tak Mampu Ungkap Tuntas Surat Palsu MK | Monday 19 Sep 2011 20:36:01

*Tingkat kesulitan tinggi akibat kurang alat bukti

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani kepolisian, ternyata pengusutan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tingkat ‘kesulitan tinggi’. Pasalnya, hingga kini Bareskrim belum juga mampu menbongkar kasus tersebut hingga tuntas.

Bahkan, sejumlah
...

KPK Akan Periksa Ketua Banggar DPR | Monday 19 Sep 2011 19:55:54

JAKARTA (Berita Hukum.com) – Tim penyidik tak hanya mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir. Ternyata, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Bangggar DPR Melchias Marcus Mekeng dan dua orang wakil Ketua Banggar lainnya, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

“Sudah saya cek lag
...

MK Janji Profesional Uji UU Kepolisian | Monday 19 Sep 2011 19:44:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski tidak puas dengan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri atas kasus dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tapi Mahfud MD berjanji akan bersikap profesional dalam menyidangkan gugatan uji materi (judicial review) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

"Kami akan bersikap profesional da
...

Nazaruddin Minta Dikonfrontasi dengan Anas, Angie dan Andi | Monday 19 Sep 2011 18:28:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – M Nazaruddin meminta Komite Etik KPK mengkonfrontasi dirinya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Sekjen PD Angelina Sondakh, dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangangeng. Bahkan, perlu pula dikonfrontasi dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan politisi PDIP I Wayan Koster.

"Nazaruddin
...

KPK Mulai Bidik Banggar DPR | Monday 19 Sep 2011 17:59:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kemenakertrans terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi, mulai menyasar kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir pada Selasa (20/9).

Mirwan
...

Pramono Siap Layani Tantangan Wa Ode | Monday 19 Sep 2011 13:43:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tantang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati, agar pimpinan DPR membuka nama pemilik rekening atas 21 transaksi mencurigakan, ternyata membuat gerah Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Ia pun menyatakan akan melayani tantangan itu dan siap membukanya.

Namun, Pramono menganggap sikap Wa Ode tersebut masih
...

Awasi Banggar Langsung, DPR Mau Jerumuskan KPK dan BPK | Sunday 18 Sep 2011 23:30:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan pimpinan DPR untuk melibatkan KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar diduga sebagai upaya untuk menjerumuskan kedua lembaga tersebut dalam kepentingan politik. Seharusnya, DPR melakukan pembenahan mekanisme anggaran.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan anggaran yang besar terhadap ke
...

Terbaca, Motif Pembeberan Transaksi Rekening Milik Seorang Anggota Banggar DPR | Sunday 18 Sep 2011 22:17:28

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyerahan laporan transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang anggota Banggar DPR oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR, sangat disesalkan. Seharusnya, laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri. Bukan diberikan kepada pimpinan DPR untuk menakut-nakuti anggota Banggar y ...

Remisi Koruptor Kontraproduktif dengan Pemberantasan Korupsi | Sunday 18 Sep 2011 21:47:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemberian pemotongan masa pemidanaan (remisi) terhadap koruptor merupakan tindakan kontraproduktif pemberantasan korupsi di Indonesia. Alasan pemberian itu sebagai hak narapidana serta penghargaan sebagai negara beradab.

"Kejahatan korupsi di Indonesia akan terus meningkat sepanjang belum ada hukuman yang keras terhad
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Polsek Kembangan Jakbar Menangkap 3 Orang Pengedar Narkoba di Lingkungan Sekolah
TNI AU Daratkan Paksa Pesawat Asing B-777 ET-AVN
Pernyataan Kontroversial Mendag Kembali Dikritik Legislator terkait Garam dan Gula
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Aris Idol Ditangkap Lagi Nyabu di Apartemen dengan 4 Temannya
Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Soal Tunggakan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Polres Jakarta Utara Musnahkan Barang Bukti Narkotika Shabu Seberat 11 Kg
Tasyakur Milad Ke-30 LPPOM MUI, Tingkatkan Pelayanan dengan Aplikasi Digital


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]