Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
KPK Enggan Buka Aliran Dugaan Suap Kemenakertrans | Friday 09 Sep 2011 23:26:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan penelusuran dana kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pasalnya, jika dibeberkan, dikhawatirkan dapat mengganggu penyidik kasus tersebut yang masih dalam pengembangan tim penyidik.

"KPK tidak bisa membeberkan semuanya, nan
...

Marzuki Minta PDIP dan PKS Tiru Demokrat | Friday 09 Sep 2011 22:52:13

*Cepat Memproses Pergantian Kader Bermasalah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ketua DPR Marzuki Alie mengritik dua fraksi yang ada di Senayan yang hingga kini belum juga mengajukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kader yang bermasalah. Dua fraksi tersebut adalah PDIP dan PKS.

Padahal, lanjut dia, Partai Demokrat telah melakukan pergant
...

Sejumlah Elite Demokrat Larang Nazaruddin Pulang | Friday 09 Sep 2011 22:25:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Koordinator kuasa hukum M Nazaruddin, OC Kaligis mengungkapkan, kliennya pergi ke Singapura memang untuk alasan berobat. Namun, saat akan kembali ke Tanah Air langsung dilarang sejumlah elite Partai Demokrat.

"Ada delapan orang itu juga yang berperan aktif dalam keberhasilan Nazaruddin melarikan diri. Delapan kader p
...

Ketua DPR: Bisa Saja Bubarkan Banggar | Friday 09 Sep 2011 21:31:45

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, Badan Anggaran (Banggar) bisa saja dibubarkan, jika semua fraksi di DPR sepakat untuk membubarkannya. Namun, yang paling utama saat ini bukan pada hal pembubaran, melainkan perbaikan sistem di dalam alat kelengkapan DPR itu.

Demikian pendapar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR,
...

Ada Kemungkinan Pimpinan KPK Langgar Kode Etik | Friday 09 Sep 2011 20:33:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Marta Hamzah kemungkinan melakukan pelanggaran kode etik. Ia diduga melakukan pertemuan dengan M Nazaruddin sebanyak lima kali.

Namun, dugaan itu masih harus dicek silang dengan meminta keterangan dari komisioner bidang penindakan tersebut. Demikian dikatakan ang
...

Lily Wahid: Ali Mudhori Calo Anggaran DPR | Friday 09 Sep 2011 15:40:30

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ali Mudhori, pria yang diduga mengaku staf khusus Menakertrans Muhaimin Iskandar merupakan calo anggaran di DPR. Ia bisa melakukan hal tersebut, karena pernah menjadi anggota FPKB DPR periode 2004-2009.

"Ali Mudhori ini merupakan salah satu calo-calo anggaran juga. Sedangkan Fauzi merupakan tangan kanan Muhaimin sel
...

Presiden SBY Akan Reshuffle Kabinet? | Friday 09 Sep 2011 14:03:13

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden SBY dikabarkan segera melakukan pergantian (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sejumlah menteri akan dicopot. Selain itu, juga akan dilakukan rotasi terhadap beberapa menteri. Langkah ini diambil bertepatan dengan evaluasi dua tahun kabinetnya tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar di wart
...

PPATK: Aliran Dana Kemenakertrans Untuk Beli Mobil | Friday 09 Sep 2011 12:29:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan empat laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM). Temuan ini terkait dengan kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Laporan dari empat penyedia jasa keuangan yang terdiri dari tiga bank dan lembaga keuangan
...

Nazaruddin: Yulianis Selalu Koordinasi Dengan Anas | Friday 09 Sep 2011 01:19:07

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pengakuan mengejutkan kembali dilontarkan M Nazaruddin. Yulianis dianggapnya bukanlah seorang Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group. Yulianis merupakan seorang Direktur Keuangan yang terbiasa berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Dia (Yulianis) itu bukan Wakil Direktur, dia
...

DPR Jangan Bangkang Putusan MK Soal Capim KPK | Friday 09 Sep 2011 00:19:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemantau Peradilan (KPP) menyesalkan sikap DPR yang melakukan pembangkangan terhadap keputusan MK No 5/PUU-IX/2011 untuk segera menjalankan fit and proper test terhadap delapan capim KPK hasil putusan pansel.

Pembangkangan tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk menyandera pimpinan KPK terpilih
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan
Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]