Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
KPK Kembali Geledah Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:56:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjutinya dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di gedung Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans, Jalan Raya Kalibata, Jakarta, Kamis (8/9).

Penggeledahan tersebut dilakukan 10 peny
...

DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:09:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenak ...

DPR Sesalkan Celetukan Menhub Soal Ekstasi | Wednesday 07 Sep 2011 21:56:37

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) — Sikap Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi yang tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat publik, mulai menuai kritik keras. Celetukannya soal pemudik diberi ekstasi untuk mencegah kantuk saat mengemudi, sangat disesalkan sejumlah kalangan. Pernyataan bernada canda itu, sangat tidak pantas keluar dari bibir seora ...

Jaksa Agung Segera Lantik Jaksa Bermasalah | Wednesday 07 Sep 2011 19:39:57

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jaksa Agung Basrief Arief segera melantik 19 pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan pada Kamis (8/9). Dari pejabat yang mendapat promosi jabatan itu, ada dua jaksa yang pernah tersandung masalah hukum.

Kedua jaksa tersebut adalah Pohan Lasphy--yang tersandung kasus Gayus Halomoan Tambunan—dan Muhammad Salim yang p
...

Rosa Manulang Dituntut Empat Tahun Penjara | Wednesday 07 Sep 2011 17:13:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa Mindo Rosalina Manulang alias Rosa Manulang dituntut hukuman pidana penjara selama empat tahun. Mantan manajer marketing PT Anak Negeri, perusahaan milik M Nazaruddin itu, dinilai secara sah dan menyakinkan melakukan tindak penyuapan terkait proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games.

Selain pidana bad
...

JPU Jerat Sesmenpora Dengan Pasal Berlapis | Wednesday 07 Sep 2011 16:06:11

*Tak ingin membuang waktu, terdakwa Wafid Muharram tolak ajukan eksepsi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Seskemenpora) Wafid Muharam terancam hukuman penjara 20 tahun. Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi, karena menerima suap senilai Rp 3,289 miliar. Demikian dakwaan yang disampaikan JPU Agus Salim dalam
...

FPG Geser Nudirman dari Wakil Ketua BK DPR | Wednesday 07 Sep 2011 14:56:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir segera mengakhiri kariernya di BK. Politisi Golkar ini akan digantikan dalam rangka rotasi. "Mungkin ini wawancara terakhir sebagai wakil ketua BK. Saya pindah, suratnya sedang dibuat," kata Nudirman di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

Dirinya tidak menjabat lagi di
...

Presiden Sudah Teken Keppres Pemecatan Nazaruddin | Wednesday 07 Sep 2011 13:00:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian M Nazaruddin sebagai anggota DPR RI. "Penandatanganan Keppres pemberhentian Nazaruddin telah ditandatangani Presiden, kemarin (Senin, 6/9). Tentunya sudah dikirimkan ke pimpinan DPR,” kata juru bicara Kepresidenan, Julian Ald ...

KPK Periksa Pejabat Kemenakertrans dan Kemenkeu | Wednesday 07 Sep 2011 12:48:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sindu Malik. Pemeriksaannya itu kasus dugaan suap Kemenakertrans.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati," kata Kabag Pemberitaan Dan Informasi KPK Priharsa Nugraha ke
...

Pembubaran Banggar Perlu Kesepakatan Fraksi DPR | Tuesday 06 Sep 2011 22:38:56

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak bujet yang dimiliki DPR, tenryata telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Atas dasar itu, wacana pembubaran Banggar pun menguat.

Ketua DPR Marzuki Alie pun angkat bicara. Menurutnya, usulan
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]