Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Jaksa Diminta Hadirkan Nazaruddin di Persidangan | Friday 22 Jul 2011 12:57:

JAKARTA-Terdakwa perkara dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, Mindo Rosalina Manulang mempertanyakan sosok mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang hingga kini belum diperiksa KPK. Ia pun meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan sang buron dihadirkan sebagai saksi yang meringankan dirinya. Jik ...

Kuat Diduga Nazaruddin Bersembunyi di Indonesia | Thursday 21 Jul 2011 16:1

*Ada Jingle Sari Roti Dalam Wawancara TV

JAKARTA-Pernyataan sejumlah pejabat negara dan penegak hukum soal keberadaan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin di luar negeri, ternyata mulai terbantahkan. Dalam wawancara langsung dengan Metro TV pada Selasa (19/7) pukul 17.30 WIB, dengan jelas terdengar jingle iklan Sari
...

Nasir Kaget Telah Dicekal KPK | Thursday 21 Jul 2011 14:5

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Larangan berpergian ke luar negeri yang dikeluarkan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), ternyata membuat kaget Muhammad Nasir. Anggota Komisi III DPR itu merasa tidak menyangka dengan langkah hukum dari lembaga penegak hukum bagi dirinya itu.

Pasalnya, hingga kini dirinya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi m
...

Sebelum Dicekal, Sepupu Nazaruddin Sempat ke Malaysia | Thursday 21 Jul 2011 13:0

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ternyata sepupu Muhammad Nazaruddin, Muhammad Nasir sempat ke Kuala Lumpur pada Jumat (15/7) lalu, Malaysia, sebelum pencegahannya ke luar negeri dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/7). Tidak jelas maksud kepergiannya itu. Namun, yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia lagi, meski hingga ...

Imigrasi Cekal Sepupu Nazaruddin | Thursday 21 Jul 2011 00:5

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Muhammad Nasir yang mengaku sepupu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin resmi dicekal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan, M. Nasir sudah dicekal sejak Senin (18/7) lalu. Hal ini dikeluarkan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Atas perminta
...

Denny Menyuruh Gayus Pergi ke Singapura | Wednesday 20 Jul 2011 19:

JAKARTA-Rapat dengar pendapat dengan Panja Mafia Pajak digunakan sebagai ajang buka-bukaan oleh terpidana kasus mafia pajak Gayus Holomoan Tambunan. Dia mengungkapkan bahwa kepergiannya ke Singapura atas saran Sekertaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Denny Indrayana, saat kasusnya meledak beberapa waktu lalu. Atas pengakuannya ini Gayus m ...

Gayus Kecewa Sikap Satgas PMH | Wednesday 20 Jul 2011 18:

JAKARTA-Terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Halomoan Tambunan, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Dia mengungkapkan pernah dijanjikan akan diberikan keringanan sangsi hukuman yang dihadapi jika bersedia menjadi whistle blower. Namun ternyata, informasi yang diberikan justru malah menyulitkannya.

"
...

Remunerasi Kejaksaan Segera Cair | Tuesday 19 Jul 2011 20:33

*Tertinggi Rp 25 Juta dan Terendah Rp 1,6 Juta

JAKARTA-Jaksa Agung Basrief Arief menyampaikan kabar gembira bagi jajarannya. Korps Adhiyaksa yang berjumlah 21 ribu itu akan menerima tunjangan prestasi (remunerasi). Besarannya cukup menggiurkan, mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 1,6 juta per bulan. remunerasi Rp 25 juta adalah 7 pejabat eselon
...

Lembaga Penegak Hukum Sepakat Lindungi Whistle Blower | Tuesday 19 Jul 2011 15:17

JAKARTA-Sejumlah pimpinan petinggi lembaga penegak hukum di Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai perlindungan untuk peniup peluit (whistle blower). Selain pucuk pimpinan penegak hukum, penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan oleh pihak pemerintah, yakni Menkum HAM Patrialis Akbar dan Menkopolhukam Djoko Suyanto.

Acar
...

KPK Fokus Lengkapi Dokumen Perusahaan Pengemplang Pajak | Tuesday 19 Jul 2011 12:42

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengkaji dugaan pengemplang pajak puluhan perusahaan migas. Apalagi, pajak yang belum dibayar puluhan perusahaan migas ini mencapai 583 juta dolar AS pada 2010. "KPK terus mengkajinya bersama Litbang dan Deputi Pencegahan (KPK) untuk preventifnya supaya aset-asetnya nanti bisa diselamatkan," ka ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]