Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Chandra Restui Pertemuan Ade dengan Nazaruddin | Thursday 28 Jul 2011 18:4

JAKARTA-Pertemuan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dengan Muhammad Nazaruddin di sebuah restoran masakan Jepang di kawasan Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, ternyata direstui Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah. Hasil pertemuan itu pun dilaporkannya kepada yang bersangkutan. “Saya sudah lapor ke Pak Chandra,” kata ...

MA Perberat Hukuman Gayus Tambunan | Wednesday 27 Jul 2011 21:

JAKARTA-Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman terdakwa Gayus Halomoan Tambunan menjadi 12 tahun penjara. Pegawai nonaktif Ditjen Pajak ini dinyatakan terbukti melakukan penyuapan terhadap hakim dan polisi dalam penanganan perkara dugaan korupsi pajak.

Putusan kasasi ini ditetapkan majelis hakim agung MA yang diketuai Artidjo Alkostar dengan
...

Kejagung Terjunkan Intelejen Pantau Kasus Hambalang | Wednesday 27 Jul 2011 19:

*Berdalih Kumpulkan Data

JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) mencoba untuk merecoki penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan stadion terpadu Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Padahal, penanganan kasus ini, sepenuhnya wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindakan Kejaksaan ini memang mengundang kecurigaan. Pasalnya, mas
...

Adnan Buyung Diusulkan Masuk Komite Etik KPK | Wednesday 27 Jul 2011 17:

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Jasin mengusulkan untuk menambah unsur masyarakat alias eksternal dari komposisi Komite Etik KPK. Hal ini didasari pertimbangan minimnya kehadiran unsur eksternal.

Padahal, kehadiran pihak luar dapat menepis kesan bias dalam melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi lembaga
...

Hakim Diminta Tolak Eksepsi El Idris | Wednesday 27 Jul 2011 14:

JAKARTA-Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Direktur PT Duta Graha Indah Tbk Mohammad El Idris. Alasannya, karena surat dakwaan yang mereka susun telah memenuhi persyaratan formal dan material. “Surat dakwaan telah kami susun secara cermat, lengkap dan jelas,” kata Rachmat ...

Patrilias Bantah Sendiri Pernyataannya | Wednesday 27 Jul 2011 13:

KENDARI-Setelah membuat heboh akan menjemput dan memulangkan Muhammad Nazaruddin dari tempat persembunyiannya, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar malah membantah pernyataan yang telah disampaikannya itu.

“Informasi yang mengatakan Nazaruddin akan dijemput, itu tidak benar. Nazaruddin itu bukan anak saya, sehing
...

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Rosa | Wednesday 27 Jul 2011 13:

JAKARTA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan kubu Mindo Rosalina Manulang. Pasalnya, surat dakwaan yang sudah disampaikan dalam persidangan perkara ini, sudah memenuhi syarat ketentuan aturan hukum yang berlaku. mereka bacakan pekan lalu sudah memenuhi syarat. "Surat dakwaan sudah jelas, cermat dan lengkap. Pe ...

KPK Bentuk Tim Khusus Penjemputan Nazaruddin | Tuesday 26 Jul 2011 22:48

.*Mulai Dalami Kasus Hambalang

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk tim terkait penjemputan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga tersangka kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. Hal itu disampaikan Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/7).

Sikap ini, jelas Busyro, menang
...

Menko Belum Tahu Penjemputan Nazaruddin | Tuesday 26 Jul 2011 20:01

JAKARTA-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, belum mendapatkan informasi mengenai rencana penjemputan Nazaruddin. Seharusnya, ia merupakan pihak pertama yang mendapatkan kabar atas rencana ini.

"Saya belum terima info itu dan biasanya kalo kesempatan pertama kepolisian sudah melakukan itu, p
...

Gubernur Sumut Dituntut Lima Tahun Penjara | Tuesday 26 Jul 2011 18:36

JAKARTA-Gubernur non aktif Sumatra Utara (Sumut) Syamsul Arifin dituntut lima tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Langkat 2000-2007, saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Tuntutan tersebut disampaikan JPU Risma Ansyari dalam sidang perkara tersebut yang berlan ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Anies Menjadi Pembicara di Forum Pemimpin Kota Sedunia dan Forum USINDO Luncheon
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
FBI Memburu 'Ratu Penipu Hollywood' yang Mengirim dan Memperdaya Korban ke Jakarta


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]