Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Presiden Siapkan PP Pengangkatan PTT Jadi PNS | Tuesday 02 Aug 2011 18:34:17

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). PP ini nantinya menjadi semacam solusi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih (good governance) serta birokrasi yang kapabel.

"Solusi yang mest
...

Persoalan Kepemimpinan Sebabkan Sistem Presidensial tak Efektif | Thursday 28 Jul 2011 13:0

JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk 'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, ...

DPD Ajukan Inisiatif Revisi Dua UU | Tuesday 26 Jul 2011 22:42

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan usul inisiatif revisi atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintaha Daerah (Pemda). Revisi tersebut terbagi atas tiga paket, yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan RUU Desa.

"Titik berat usulan revisi itu mengenai desentralisasi yang terindikasi terjadi friksi kewenang
...

Ormas Islam Kecam Aksi Teroris Oslo | Monday 25 Jul 2011 15:33:

JAKARTA-Organisasi massa (ormas) Islam nasional mengutuk aksi teroris di Oslo, Norwegia, Jumat (22/7) waktu setempat, yang menelan korban 93 orang tewas. Apa pun alasannya, kekerasan dengan mengatasnamakan apa pun tidak dapat dibenarkan. "Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu," kata Ketua Umum P ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]