Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Kasus Nazaruddin, Ujian Integritas dan Komitmen SBY | Sunday 21 Aug 2011 05:52:18

MEDAN-Integritas Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang di uji. Hal ini terkait dengan komitmennya dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi. Kasus M Nazaruddin merupakan tantangan terberat dari komitmennya tersebut.

"SBY dalam kedudukannya sebagai Presiden maupun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, publik tengah menunggu l
...

UKP4 Serahkan Hasil Evaluasi Kinerja Para Menteri | Friday 19 Aug 2011 21:25:03

JAKARTA-Hasil evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II semester I tahun 2011, sudah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sudah saya naikkan (serahkan) kepada Presiden," ujar Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Jumat (19/8).

Progress
...

Presiden Minta Jangan Sering Amandemen UUD | Thursday 18 Aug 2011 21:37:17

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, tidak baik jika terlalu sering melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Untuk itu, dirinya mengimbau agar perubahan dilakukan jika sudah ada urgensi yang kuat. Hal itu diungkapkan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/8).

...

Penyerahan Nama Capim KPK Disertakan Ranking | Thursday 18 Aug 2011 19:44:53

JAKARTA-Delapan kandidat pimpinan KPK beserta peringkat hasil seleksinya telah diserahkan kepada Presiden Bambang Yudhoyono. Dengan diumumkannya peringkat dari delapan calon tersebut, diharapkan dapat menjadi panduan untuk mengawasi hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and propers test) yang dilakukan Komisi III DPR RI.

Pengumuman sistem rank
...

SBY Belum Terima Surat Nazaruddin | Thursday 18 Aug 2011 16:53:05

JAKARTA- Presiden Yudhoyono belum menerima surat yang dikatakan dikirimkan oleh Nazaruddin. "Saya tadi cek belum ada surat, belum ada surat yang kami terima," kata juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/8).

Namun, jelas Julian, tidak ada tawar menawar antara Presiden SBY dengan Nazaruddin dalam kasus
...

Puluhan Napi Asing Dapat Remisi | Thursday 18 Aug 2011 02:34:53

*Sebagian besar terlibat dalam kasus narkotika

JAKARTA-Dari puluhan ribu narapidana (napi) yang menerima remisi, ternyata ada 61 orang berstatus warga negara asing (WAN). Sebagian besar dari mereka terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. “Ada 61 napi WNA yang terima remisi. Banyak dari mereka kena kasus narkotika,” kata Dirjen Pemasyarakatan,
...

Menkumham: Remisi itu Perlakuan Sebagai Bangsa Beradab | Wednesday 17 Aug 2011 22:56:57

*Tidak setuju penghilangan remisi bagi napi kasus korupsi

JAKARTA-Pemberian remisi janganlah pernah diartikan sebagai upaya untuk memanjakan narapidana (napi). Justru hal itu merupakan perlakuan manusiawi kepada pelanggar hukum yang merupakan sebuah kewajiban sebagai bangsa beradab. Perlakuan manusiawi itu dengan memberikan remisi kepada napi.
...

55 Ribu Napi Dapat Remisi | Wednesday 17 Aug 2011 22:23:09

JAKARTA-Sebanyak 55.234 narapidana mendapatkan remisi umum terkait hari kemerdekaan ke-66 RI. Mereka yang mendapatkan remisi tergolong dua jenis, yakni remisi umum satu; bagi mereka yang mendapatkan pengurangan masa hukuman, dan remisi umum dua; bagi mereka yang mendapatkan pengurangan masa hukuman dan langsung bebas.

"Remisi umum 1, berjumlah
...

Pidato Kenegaraan SBY Banyak Jual Mimpi | Tuesday 16 Aug 2011 19:21:49

JAKARTA-Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Republik Indonesia, mendapat berbagai macam penilaian. Satu di antraanya dari Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Menurut dia, apa yang dismapaikan SBY itu, hanya menjual mimpi. Ia justru menilai bahwa perkembangan
...

Publik Harus Tahu Kriteria Penilaian Tanda Jasa | Friday 12 Aug 2011 21:14:55

JAKARTA-Kebijakan pemerintah yang memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dianggap berjasa bagi negara ini, patut mendapat apresiasi. Namun, pemberian tanda jasa kepada orang tertentu, sebaiknya pemerintah menjelaskan kriteria atas kelayakan menerima penghargaan tersebut.

"Harus jelas track record serta sumbangsih terhadap bangsa dan nega
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]