Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Kasus Mesuji, Istana Klaim Polri dan TNI Tidak Terlibat | Friday 16 Dec 2011 16:36:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski belum memperoleh hasil investigasi secara menyeluruh, pemerintah sudah berani mengklaim bahwa aparat Polri dan TNI tidak terlibat dalam kasus pembantaian petani Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan. Sikap ini disampaikan juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Jumat (16/12).

Menurut dia, tim i
...

Presiden SBY Instruksikan Usut Kasus Mesuji | Thursday 15 Dec 2011 19:58:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk membentuk tim pencari fakta. Hal ini terkait dengan peristiwa pembantaian petani di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.

Hal ini disampaikan Presidsen SBY melalui juru bicara Kepresidenan, J
...

Alumni Lemhannas Harus Berkontribusi Majukan Bangsa | Wednesday 14 Dec 2011 19:15:45

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh harapan yang tinggi kepada alumni Lemhannas, karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan manajer pada posisi-posisi yang lebih tinggi dan bisa sampai posisi puncak karier masing-masing.

Harapan tersebut disampaikan Presiden SBY saat memberi pembekalan kepada peserta
...

Dubes Arab Saudi Pamitan | Wednesday 14 Dec 2011 19:11:37

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Abdulrahman Muhammed Amen Al-Khayyat. Kunjungan tersebut adalah untuk berpamitan kepada Presiden SBY karena masa jabatannya sudah berakhir dan beliau akan segera kembali ke Arab Saudi. Ia telah bertugas di Indonesia selama lima tahun.

"K
...

Wamekumham Klaim Miranda Masih di Tanah Air | Wednesday 14 Dec 2011 15:35:57

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ditjen Imigrasi, Kemenkumham menyatakan bahwa mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom masih berada di Tanah Air. Ia tidak bisa keluarga negeri, karena paspornya sudah ditarik sejak setahun lalu.

Demikian pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana
...

SBY Berharap Pelaku Bakar Diri Dapat Diselamatkan | Thursday 08 Dec 2011 23:49:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi membakar diri yang dilakukan di depan Istana Kepresidenan hingga saat ini belum diketahui motifnya. Kejadian ini sentak mengagetkan banyak pihak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tak mau lepas perhatian. Selain telah mendengar aksi bakar diri, ia rumah sakit memberikan pertolongan maksimal terhad ...

Tidak Efektif, Satgas Mafia Hukum Harus Dibubarkan | Thursday 08 Dec 2011 13:45:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Masa kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) telah berakhir. Kinerjanya pun tidak efektif. Atas dasar tersebut, keberadaan Satgas tak perlu diperpanjang dan harus segera dibubarkan.

Demikian yang terangkum dari pendapat yang disampaikan sejumlah politisi di Jakarta, kamis (8/12). Satgas yang diangga
...

Indonesia Harus Aktif Antisipasi Krisis Pangan Dunia | Tuesday 06 Dec 2011 15:04:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia harus melakukan sesuatu secara aktif dan nyata terhadap krisis isu pangan yang saat ini melanda dunia. Untuk itu, bukan hanya berjaga-jaga dan mengantisipasi, tetapi Indonesia harus sangat aktif untuk melakuan apa yang bisa dilakukan di negeri ini untuk mengadapi situasi krisis pangan.

“Sudah tahu dunianya s
...

Presiden SBY Dukung Terpilihnya Abraham Samad | Monday 05 Dec 2011 17:24:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung terpilihnya empat pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu pula dengan terpilihnya Abraham Samad sebagai ketua institusi pembernatasan korupsi tersebut.

Pernyataan Presiden SBY ini disampaikan melalui juru bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha kepad
...

SBY Minta Laporan Hasil Inpres Pemberantasan Korupsi | Monday 05 Dec 2011 14:16:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera melaporkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Selain itu, ia meminta ada semacam analisis terhadap Inpres Nomor 5/2004 dan Inpres Nomor 9/2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]