Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Semua Instansi Pemerintah Wajib Gunakan Data Satelit Badan Informasi Geospasial | Monday 21 May 2012 20:42:45

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Dalam rangka memanfaatkan data satelit penginderaan jauh revolusi tinggi secara maksimal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan para menteri dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, untuk menggunakan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi yang disediakan oleh BIG berdasarkan d ...

17 Kanwil Kemenkumham Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi | Thursday 17 May 2012 20:26:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Pengertian Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga/pemda (K/L/Pemda) yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokr ...

Pemerintah Beri Santunan Korban Pesawat Sukhoi Rp 50 Juta | Wednesday 16 May 2012 23:15:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah melalui Asuransi Jasa Raharja memberikan santunan kepada korban Pesawat Sukhoi Superjet 100 sebesar Rp 50 juta.

Hal itulah yang dinyatakan Menko Kesra Agung Laksono saat ditemui wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/5).

"Disamping ada asuransi yang diberikan dari pabrik Sukhoi bersama dengan mit
...

BNP2TKI Butuh Payung Hukum Untuk TKI Deportasi Dari Malaysia | Wednesday 16 May 2012 01:18:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyatakan, pihaknya membutuhkan payung hukum bagi TKI yang mengalami deportasi (dipulangkan.red) dari negeri Malaysia.

Pasalnya, banyak diantara TKI deportan itu yang dari sisi kelengkapan dokumen sebenarnya masih
...

Permata: Menyoroti PP No.24/2012 dan Permen No.07/2012 | Tuesday 15 May 2012 20:06:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Selain Profesional dalam bidangnya, para pelaku usaha pertambangan diharapkan juga memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap lingkungan. Kondisi saat ini para pelaku usaha tambang banyak yang kurang peduli dengan kerusakan lingkungan di aera pertambangan yang di kelolanya. Dampak kerusakan lingkungan akibat ekploitas ...

Semangat Kebangkitan Nasional Bukan Sekedar Seremonial | Friday 11 May 2012 21:12:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ditetapkannya 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan tonggak sejarah terkait kebangkitan kesadaran kolektif tentang hakikat kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dengan momentum tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan Diskusi Panel tentang “Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memanta ...

Rusia dan Indonesia Akan Bentuk Tim Identifikasi Korban SSJ-100? | Friday 11 May 2012 18:38:44

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah Indonesia dan Rusia mungkin akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki apa penyebab kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet (SSJ) 100.

Pasalnya staf khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut baik tawaran dan permintaan kerj
...

Menkeu Menolak Jadi Saksi Meringankan Wa Ode | Friday 11 May 2012 01:02:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menjadi saksi meringankan sirna sudah.

Pasalnya Agus menolak bersaksi lantaran status tersangka yang disandang mantan anggota Banggar DPR ini. "Per
...

Akhir Tahun Ini Sertifikasi Seniman Mulai Dijalankan | Wednesday 09 May 2012 14:28:33

JAKARTA (Beritahukum.com) - Anda seniman? Siap-siap menyertifikasi, sama halnya seperti guru. Pasalnya, Kemendikbud sedang menggodok ketetapan sertifikasi seniman atau budayawan. Seniman yang dimaksud merupakan pelaku seni secara luas. Siapa saja yang bergelut di dunia seni, baik itu di kancah lokal maupun internasional, baik itu seniman baru maupu ...

Pemerintah Tidak Serius Jalankan BPJS | Monday 07 May 2012 18:21:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pasal 70 UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menyebutkan Pemerintah wajib membentuk Peraturan Pelaksanaan untuk pengopersian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing paling lambat 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini dikemukakan I ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D
Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]