Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Presiden SBY Tinjau Megaproyek PT Krakatau Posco | Wednesday 29 Feb 2012 20:37:38

CILEGON (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, meninjau pembangunan megaproyek pabrik baja PT Krakatau Posco di Kawasan Industri Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (29/2). Pabrik patungan (join venture) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Korea Selatan ini direncanakan selesai tahun 2014, ...

Pemerintah Mengajukan Dua Opsi, Suara DPR Pecah Dua | Wednesday 29 Feb 2012 02:20:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah mengajukan dua opsi kebijakan. Diantaranya menaikkan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1.500/liter atau memberikan subsidi secara konstan atau tetap sebesar Rp 2.000/liter.

Hal itulah yang diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
...

Menkumham Akui Banyak Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas | Thursday 23 Feb 2012 02:16:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Informasi mengenai kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Denpasar, Bali, dibenarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin. Kondisi seperti itu juga dialami hampir seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan) yang ada di seluruh Indonesia.

"Benar (Lapas Kerobokan kelebih
...

Pemerintah Hanya Bisa Imbau FPI Ubah Sikap | Monday 20 Feb 2012 20:39:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi masyarakat (ormas), termasuk Front Pembela Islam (FPI). Meski kerap berbuat aksi anarkisme dalam aktivitasnya, pemerintah hanya bisa mengimbau ormas itu mengubah sikap lebih tertib dalam berorganisasi.

“FPI hanya diharapkan mengubah sikapnya dalam berorganisasi. Pemerintah
...

Ribuan Guru Honorer Tuntut Diangkat Jadi PNS | Monday 20 Feb 2012 18:19:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan guru honorer dari berbagai daerah yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Mereka menuntut, pemerintah pusat segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai ...

Pemerintah Dituntut Selesaikan Sengketa Tanah Warga | Friday 17 Feb 2012 17:06:09

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Masyarakat hukum adat di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung menuntut atas hutan adat dan tanah ulayat yang diserobot PT. Sugar Group Companies and Co (SGC). Pejabat di daerah tidak mampu menyelesaikannya.

Sejumlah tokoh setempat menandatangani tuntutan kepada PT SGC adalah A Syukri Isa, Rajou Kuasou, HM Tayib.
...

Istana takkan Batalkan Pembelian Pesawat Kepresidenan | Tuesday 14 Feb 2012 19:04:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mengundang pro dan kontra di masyarakat, pihak Istana Negara tetap takkan membatalkan pembelian pesawat kepresidenan. Alasannya, pembelian satu unit pesawat Boeing 737-800 business jet 2 ini adalah faktor keamanan dan efisiensi anggaran negara.

"Pertimbangan untuk pembelian pesawat kepresidenan itu telah didasar
...

SBY Akui Adik Iparnya Nasabah Bank Century | Tuesday 14 Feb 2012 01:20:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa adik iparnya, Hartanto Edhie Wibowo (HEW) merupakan nasabah Bank Century. Namun, SBY membantah, adik kandung Ani Yudhoyono tersebut terlibat dalam skandal bailout (pencairan dana talangan) senilai Rp 6,7 triliun yang diduga diterima bank tersebut.

“Adik ipar saya itu te
...

Kerap Bertindak Anarkis, Keberadaan FPI Dievaluasi | Monday 13 Feb 2012 18:32:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memerintahkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) untuk mengevaluasi keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang membawa-bawa agama itu, kerap bertindak anarkis.

"Kami sedang mengevaluasi (keberadaan FPI). Sa
...

Menkumham Copot Sekaligus Empat Pejabat Rutan | Monday 13 Feb 2012 01:20:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menkumham Amir Syamsuddin telah mencopot empat pejabat rutan. Hal ini terkait dengan insiden terpergoknya anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir serta engacara Djufri Taufik dkk. berada di Rutan Cipinang, Rabu (8/2) malam lalu, di luar jam kunjungan. Selanjutnya, Kemenkumham akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]