Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Dirjenpas Larang Media Meliput di Penjara | Thursday 04 Aug 2011 23:04:19

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sitjen Pas, Kemenkumham) mengluarkan aturan berisi larangan media meliput di seluruh rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemsyarakatan (lapas). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjenpas Nomor: PAS.HM.01.02.16.

Aturan ini berisi tiga hal. Antara lain a
...

Presiden Belum Putuskan 2.460 Grasi | Tuesday 02 Aug 2011 19:08:55

*Pemerintah juga akan Berikan Pengampunan Bagi Koruptor Gaek

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini belum memutuskan 2.460 permintaan grasi. Jumlah tersebut terhitung sejak 2002. Grasi merupakan salah satu dari lima hak Presiden SBY di bidang yudikatif. Grasi berupa pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan h
...

Presiden Siapkan PP Pengangkatan PTT Jadi PNS | Tuesday 02 Aug 2011 18:34:17

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). PP ini nantinya menjadi semacam solusi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih (good governance) serta birokrasi yang kapabel.

"Solusi yang mest
...

Persoalan Kepemimpinan Sebabkan Sistem Presidensial tak Efektif | Thursday 28 Jul 2011 13:0

JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk 'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, ...

DPD Ajukan Inisiatif Revisi Dua UU | Tuesday 26 Jul 2011 22:42

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan usul inisiatif revisi atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintaha Daerah (Pemda). Revisi tersebut terbagi atas tiga paket, yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan RUU Desa.

"Titik berat usulan revisi itu mengenai desentralisasi yang terindikasi terjadi friksi kewenang
...

Ormas Islam Kecam Aksi Teroris Oslo | Monday 25 Jul 2011 15:33:

JAKARTA-Organisasi massa (ormas) Islam nasional mengutuk aksi teroris di Oslo, Norwegia, Jumat (22/7) waktu setempat, yang menelan korban 93 orang tewas. Apa pun alasannya, kekerasan dengan mengatasnamakan apa pun tidak dapat dibenarkan. "Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu," kata Ketua Umum P ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]