Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Publik Harus Tahu Kriteria Penilaian Tanda Jasa | Friday 12 Aug 2011 21:14:55

JAKARTA-Kebijakan pemerintah yang memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dianggap berjasa bagi negara ini, patut mendapat apresiasi. Namun, pemberian tanda jasa kepada orang tertentu, sebaiknya pemerintah menjelaskan kriteria atas kelayakan menerima penghargaan tersebut.

"Harus jelas track record serta sumbangsih terhadap bangsa dan nega
...

SBY Berikan Bintang Kehormatan Untuk Ani | Friday 12 Aug 2011 16:02:48

*DPR mempertanyakan prestasi serta peran Ani Yudhoyono

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono menggelar upacara pemberian bintang tanda jasa dan kehormatan kepada 30 orang penerima di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/8) sore. Penyematan bintang tanda jasa dan kehormatan ini diputuskan melalui Keputusan Presiden
...

Presiden Larang Menteri ke LN | Thursday 11 Aug 2011 18:36:48

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada para menteri untuk tidak berpergian ke luar negeri. Apalagi untuk perjanan dinas yang dianggap kurang penting. Mereka justru harus turun ke masyarakat untuk melihat kondisi yang dihadapi menjelang Lebaran ini.

Apalagi, menurut dia, dalam Ramadhan ini ada sejumlah agenda penting a
...

Akhiri Kekuasaan yang Menyandera Rakyat | Tuesday 09 Aug 2011 01:52:39

JAKARTA-Sejumlah tokoh nasional menyerukan pengakhiran kekuasaan yang menyandera rakyat Indonesia. Hal ini merupakan kesimpulan pertemuan 45 orang yang concern menyoroti kondisi bangsa dan negeri yang sangat memprihatinkan ini. Mereka pun meminta DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan yang hanya menyandera rakyat.

Demik
...

SBY Minta Perusahaan Bongkar Muat Perhatikan Upah Buruh | Saturday 06 Aug 2011 21:51:34

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sabtu (6/8/2011), sore. Presiden tiba didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Mereka antara lain Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menakertrans Muhaimin I ...

Presiden Akui Banyak Masalah Bangsa yang Belum Selesai | Friday 05 Aug 2011 00:11:55

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengundang pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, kamis (4/8). Pertemuan membahas masalah-masalah aktual terkait persoalan bangsa, sekaligus sebagai media komunikasi antarlembaga negara.

Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin dan dilakukan secara b
...

Dirjenpas Larang Media Meliput di Penjara | Thursday 04 Aug 2011 23:04:19

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sitjen Pas, Kemenkumham) mengluarkan aturan berisi larangan media meliput di seluruh rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemsyarakatan (lapas). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjenpas Nomor: PAS.HM.01.02.16.

Aturan ini berisi tiga hal. Antara lain a
...

Presiden Belum Putuskan 2.460 Grasi | Tuesday 02 Aug 2011 19:08:55

*Pemerintah juga akan Berikan Pengampunan Bagi Koruptor Gaek

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini belum memutuskan 2.460 permintaan grasi. Jumlah tersebut terhitung sejak 2002. Grasi merupakan salah satu dari lima hak Presiden SBY di bidang yudikatif. Grasi berupa pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan h
...

Presiden Siapkan PP Pengangkatan PTT Jadi PNS | Tuesday 02 Aug 2011 18:34:17

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). PP ini nantinya menjadi semacam solusi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih (good governance) serta birokrasi yang kapabel.

"Solusi yang mest
...

Persoalan Kepemimpinan Sebabkan Sistem Presidensial tak Efektif | Thursday 28 Jul 2011 13:0

JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk 'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan
Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu
4 Pilar Kebangsaan Pondasi Kuat Menangkal Bahaya Laten Komunis
Kasus Penelantaran Pasien Terjadi Lagi, Kemenkes Tidak Belajar dari Kasus Sebelumnya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]