Eksekutif |
|
|
|
Pidum Minim Anggaran, DPR Ogah Setujui | Wednesday 08 May 2013 21:13:44 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna memaksimalkan potensi daya dobrak dalam hal mengambil kembali atau merampas aset para koruptor untuk dimasukan ke kas negara, maka Kejaksaan Agung (Kejagung), sejak tahun lalu tim pelacakan aset masih terus bekerja.
"Tim pelacakan aset telah dibentuk tahu lalu. Penegakkan hukum yang kuat akan mendorong kesejahteraan ... Berita Selengkapnya |
Kemenakertrans Siapkan 7 Tuntutan Pidana Untuk Pelaku Penyekapan Buruh Tangerang | Wednesday 08 May 2013 21:03:17 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mempercepat proses penyidikan dan penyusunan penuntutan pidana terhadap para pelaku penyekapan buruh di Tangerang, Banten. Para pelaku bakal dijerat dengan 7 (tujuh) tuntutan pidana karena melanggar peaturan ketenagakerjaan dengan ancaman hukuman penjara berat dan s ... Berita Selengkapnya |
Gamawan Fauzi Dinilai Berperan Besar Mengembangkan TPID | Wednesday 08 May 2013 15:04:19 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr Boediono M.Ec didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Dr Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ir M Hatta Rajasa dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ketika membuka Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke 4 mengatakan TPID bertujuan membantu per ... Berita Selengkapnya |
Presiden Minta SKK Migas Tolak Intervensi | Tuesday 07 May 2013 23:10:29 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Selasa (7/5) pukul 14.00 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan membahas laporan kinerja dan tata kelola SKK Migas. Presiden meminta SKK Migas menola ... Berita Selengkapnya |
Susno ke Suka Miskin? Ini Jawaban Ditjen PAS | Monday 06 May 2013 18:06:32 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kabar rencana pemindahan Susno Duadji dari LP Cibinong ke LP Suka Miskin, dimana LP Suka Miskin memang mendekamnya para koruptor oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Akbar Hadi, kepada Wartawan menjelaskan bahwa hal tersebut masih menunggu perkembangannya.
"Itu kan kebijakan bapak menteri kita, da ... Berita Selengkapnya |
Senator Jakarta: Pemilik Pabrik Wajan Harus Dihukum Berat | Monday 06 May 2013 15:54:55 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait muncul kasus perbudakan di pabrik wajan dan kuali, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pardi berharap sang pemilik pabrik mendapat hukuman yang berat.
Bahkan, senator Jakarta ini menegaskan, bila perlu usaha yang dilakukan sang pemilik dibekukan.
"Sebab, peristiwa perbudakan di pabrik wajan adalah perbua ... Berita Selengkapnya |
Perbudak di Pabrik Wajan, Kemenakertrans Tidak Bisa Berkata Apa-Apa | Monday 06 May 2013 14:35:51 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku, tidak bisa berkata apa-apa terkait dengan praktik perbudakan di pabrik wajan dan kuali yang terletak di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.
"Kejadian di Tanggerang ini, kami tidak bisa berkata apa-apa. Itu sadisme, prem ... Berita Selengkapnya |
Mendikbud Optimistis UN SD Berlangsung Serentak | Monday 06 May 2013 10:15:34 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga beberapa jam menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar (SD) beberapa waktu lalu, naskah soal sudah terdistribusi ke lokasi ujian. Atas dasar itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyatakan keyakinannya, UN SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun ini akan berlangsung serentak di ... Berita Selengkapnya |
Kemenakertrans Segera Terbitkan Lembaga Perwakilan TKI di Luar Negeri | Sunday 05 May 2013 18:26:14 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) segera menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pendirian lembaga perwakilan pemerintah yang secara khusus mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Sebentar lagi kita akan menerbitkan Kepmenakertrans untuk pendirian lembaga ... Berita Selengkapnya |
Indonesia Protes Inggris | Sunday 05 May 2013 09:56:12 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Inggris, terkait pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di kota Oxford, Inggris, Minggu (28/4) lalu. Nota protes itu telah disampaikan Pemerintah RI kepada Pemerintah Inggris melalui Dubes RI di London.
"Kami memprotes keras dan ... Berita Selengkapnya |
|
|