| EkBis |
 |
|
| |
| Kebijakan Sertifikasi Halal 'Self-Declare' Diminta Memihak Pelaku Usaha Mikro dan Kecil | 2022-10-17 05:36:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah kendala percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pertama, Bukhori menyoroti adanya ketimpangan dalam praktik self-declare sertifikasi halal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta kecil dari segi kriteria.
"Terkait kriteria ... Berita Selengkapnya |
| Kredit Pembiayaan UMKM OJK, Wakil Ketua MPR: Langkah Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat | 2022-10-10 10:19:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan melalui program kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) yang mencakup 76 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dengan total realisasi sebesar Rp 4,4 triliun pada kuartal II/2022. Program ini menjadi penting agar akses permodalan bagi usaha ... Berita Selengkapnya |
| Miris Petani Buang Hasil Panen Raya, Daniel Johan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi | 2022-09-28 19:11:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyesalkan peristiwa dibuangnya hasil panen raya oleh petani di daerah Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah lantaran merugi dan tidak terserap pasar. Para petani di Bener Meriah dan Aceh Tengah tersebut membuang hasil pertanian berupa tomat ke tempat sampah karena sebagian hasil ... Berita Selengkapnya |
| Penghapusan Golongan Listrik 450 VA Bakal Bebani Rakyat Kecil | 2022-09-18 12:43:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana penghapusan golongan pengguna listrik 450 VA dinilai hanya akan menambah beban rakyat. Karenanya wacana yang disampaikan pemerintah harus ditolak. Sebaiknya, pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat kecil.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dalam siaran ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Minta Pemerintah Tinjau Kembali 'Right Issue' PT Waskita | 2022-09-16 06:33:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah tinjau kembali right issue PT Waskita. Sebab, menurutnya, yang perlu diperhatikan ketika Waskita menginginkan right issue dari pemerintah adalah faktor risiko. Secara sederhana, right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang d ... Berita Selengkapnya |
| Diah Nurwitasari: Bansos Bukan Solusi Hadapi Kenaikan BBM | 2022-09-11 07:59:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah menyertai kebijakan kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Apalagi, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan. Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih j ... Berita Selengkapnya |
| Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat | 2022-09-08 11:18:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan dan mengkritik rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang akan diumumkan pekan ini. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia cenderung menurun, serta tanpa mempertimbangkan kesulitan hidup rakyat dan beban inflasi, rencana kena ... Berita Selengkapnya |
| Harga BBM Naik, Hafisz Thohir: Ekonomi Rakyat Akan Jatuh | 2022-08-26 10:10:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum perlu dilakukan. Pasalnya, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika BBM dinaikkan.
"Tidak ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Sampaikan Catatan pada Laporan Keuangan Kemenkeu 2021 | 2022-08-26 10:02:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Catatan tersebut sekaligus untuk mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Kemenkeu sangat berat.
"Mengembalikan defisit keuangan negara maksimal 3 persen ... Berita Selengkapnya |
| Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal | 2022-08-22 14:39:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak siap menghadapi krisis global dunia. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah dinilai belum bekerja optimal mengamankan harga komoditas pangan di Indonesia.
"Bagaimana stabil pangan kita ini? Kondisi harga-ha ... Berita Selengkapnya |
|
|
