Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Demo Peringatan Sumpah Pemuda Tidak Kompak | Friday 28 Oct 2011 17:45:07

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, ribuan orang dari berbagai elemen mahasiswa se-Jabotabek mengepung Istana Presiden, Jakarta, Jumat (28/10). Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak pemerintah Presiden SBY-Budiono, agar turun dari kursi keperesidenan. Pasalnya, rakyat sudah tidak percaya lagi. Apal ...

Kepercayaan Publik Terhadap Demokrat Anjlok Drastis | Friday 28 Oct 2011 17:21:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat menurun drastis. Semulai tingkat kepercayaan 28 persen, kini hanya menjadi 10 persen. Demikian hasil survei yang dilakukan Political Research Institute for Democracy (PRIDE) Indonesia.

Survei bertema Survei Partai Politik, Korupsi, dan Perolehan Suara Partai (kasus DKI Ja
...

Kapolri Akui Terima Dana dari Freeport | Friday 28 Oct 2011 16:16:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo akhirnya mengakui bahwa institusinya mendapat uang operasional dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Meski tidak menyebutkan nilai uang operasional tersebu, ia menjamin akan melaporkan penggunaan dana itu secara tranparan.

"Memang benar (ada penerimaan dana operasional dari PTFI kepad
...

Golkar Pastikan takkan Gelar Konvensi | Thursday 27 Oct 2011 23:21:44

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Golkar amemutuskan untuk meniadakan mekanisme konvensi untuk mencari dan menetapkan calon presiden (capres) untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Penetapkan capres internal tersebut, melalui mekanisme yang lazim dilakukan partai-partai lain dalam mengusung capres yang dijagokannya.

Penghapusan konvensi in
...

Panglima TNI dan Kapolri Tidak Tahu Dana dari Freeport | Thursday 27 Oct 2011 19:59:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Tudingan anggota Komisi I DPR, Lily Wahid terhadap TNI/Polri menerima dana 14 juta dolar AS (sekitar Rp 125 miliar) dari PT Freeport Indonesia (PTFI), ternyata bikin Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo.

Namun, keduanya sama-sama membantah tudingan. Bahkan, menyatakan tidak tah
...

Capres 2014 Jangan Punya Dosa Masa Lalu | Thursday 27 Oct 2011 18:33:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Para calon presiden (capres) diperkirakan akan memunculkan orang-orang yang populer dan berambisi. Namun, hal terpenting dari semua itu adalah menetapkan kriteria bagi calon yang dianggap cocok ikut dalam Pilpres 2014 mendatang.

Menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/10, kriteria ya
...

Usulan Taufik Majukan Puan Dianggap Wajar | Thursday 27 Oct 2011 17:14:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Keinginan politisi senior PDIP Taufik Kiemas untuk mendorong Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2014, menimbulkan perselisihan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, niat Taufik itu dianggap sesuatu yang wajar.

Pasalnya, sosok Puan Maharani yang merupakan politisi muda itu, di
...

JK, Sosok Tepat Untuk Selesaikan Konflik Papua | Thursday 27 Oct 2011 16:18:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai sangat tepat sebagai sosok yang bisa menyelesaikan konflik di Papua. Selain memiliki pengalaman, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut berhasil meredam konflik di Aceh dan Poso.

"Sosok JK tepat untuk membantu penyelesaian secara damai konflik di Papua. Kami jug
...

Fachri Diingatkan Berhati-hati Bicara Soal KPK | Wednesday 26 Oct 2011 19:44:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah meminta Fachri Hamzah untuk bersikap hati-hati dalam memberikan komentar yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, keberadaan institusi pemberantasan korupsi tersebut, saat ini masih dianggap sangat sakral oleh sebagian besar masyarakat.

Hal ini dapat dilih
...

Misbakhun Bertekat Penjarakan SBY | Tuesday 25 Oct 2011 23:47:37

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Akibat dipenjarakan dalam kasus letter of credit (L/C) fiktif Bank Century, ternyata masih membuat kesal politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Misbakhun. Bahkan, ia akan melampiaskan dendamnya itu dengan bertekat untuk memenjarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya,

"Saya dipenjara dan dikeluark
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]