Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Sikap PKS Tunggu Reshuffle Tuntas | Tuesday 18 Oct 2011 16:18:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dikatakan belum bisa tenang, mengingat reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II belum tuntas dilaksanakan Presiden SBY. Namun, partai ini sudah pasang ancang-ancang menyerang, bila SBY mengurangi jatah menterinya.

"Presiden SBY memang memiliki hak prerogatif. Tapi PKS j
...

Perubahan Perpres Wamen Rusak Sistem Birokrasi | Tuesday 18 Oct 2011 01:01:02

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengubah peraturan presidien (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 dengan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Wakil Menteri (Wamen) telah merusak sistem birokrasi. Padahal, perencanaan birokrasi harus melalui proses yang matang dan terukur.

Perubahan dengan penerbitan perpres yang dilakuka
...

Presiden Harus Jelaskan Penambahan Wakil Menteri | Monday 17 Oct 2011 22:12:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait pemilihan lima calon wakil menteri. Sebab, pemilihan wakil menteri akan menimbulkan masalah baru.

Penambahan wakil menteri tidak menyelesaikan masalah dalam kabinet. Penunjukan itu justru akan memunculkan masalah baru yakni gesekan ant
...

Bentrok di Depan Istana, Dua Pendemo Diamankan | Monday 17 Oct 2011 21:21:48

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan aktivis mahasiswa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/10), berakhir bentrok. Hal ini terjadi, karena pengunjuk rasa berusaha menembus barikade aparat keamanan untuk bisa menuju pagar istana.

Akibat dari bentrokan itu, dua mahasiswa yang diduga sebagai provokator dit
...

Menkumham Patrialis Akbar Sudah Berpamitan | Monday 17 Oct 2011 16:15:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menyusul kabar dirinya akan digantikan dari posisi Menteri Hukuim dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), ternyata Patrialis Akbar sudah berpamitan dengan jajaran petinggi Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini dilakukan pada Senin (17/10) pagi tadi.

"(Senin) pagi tadi, Bapak (Menkumham Patrialis A
...

Hatta Sudah Berbicara dengan Patrialis | Monday 17 Oct 2011 15:55:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa ternyata sudah berkomunikasi dengan Patrialis Akbar. Hal ini tentu saja terkait pencopotannya dari posisi sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pernyataan ini disampaikan Hatta Rajasa kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10).

Menurut
...

Reshuffle Jangan Didasari Kepentingan Politik | Monday 17 Oct 2011 12:14:03

GERSIK (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan reshuffle tak akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan untuk mendongkrak kesejahteraan jika di dasarnya kepentingan politik. Karena, hanya menghasilkan menteri yang tidak cakap dalam meningkatkan akselarasi kinerja dan proses perombakan juga dinilai basa-basi.

L
...

Sikap PKS Terlalu Kekanak-kanakan | Saturday 15 Oct 2011 22:01:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin menarik empat menterinya, bila salah satu menteri dicopot merupakan sikap kekanak-kanakan. Partai ini tidak dewasa dalam berpolitik. Selain itu, partai tersebut juga tidak memahami konstitusi.

“Ancaman PKS itu merupakan sikap kekanak-kanakan. Politik yang mereka perl
...

PKS: Belum Ada Deal dengan Presiden SBY | Friday 14 Oct 2011 13:58:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) membantah telah membuat kesepakatan mengenai rencana penghilangan satu kursi menterinya dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Alasannya, belum ada pembicaraan apa pun antara Presiden SBY dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Kebijakan P
...

Puluhan TKI Terancam Hukuman Mati | Friday 14 Oct 2011 00:30:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan bahwa 41 orang tenaga kerja indonesia (TKI) tengah menghadapi hukuman mati di negara mereka bekerja, khususnya Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 26 diantaranya dalam kondisi kritis.

Hal ini menunjukan pemerintah sangat lemah memberikan jaminan perlindungan terhadap para
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]