Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Kontras Laporkan Pelanggaran HAM Dalam Kasus Bima | Thursday 05 Jan 2012 22:18:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kontras melaporkan dugaan adanya pelanggaran berat terkait kasus bentrokan polisi dengan warga yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12) lalu, kepada Komisi IIII DPR. Penyampaian laporan oleh sejumlah aktivis Kontras ini, diterima Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Jamil di Ged ...

PKS Berencana Ubah Syarat Parpol Ajukan Capres | Wednesday 04 Jan 2012 23:49:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membentuk tim internal untuk memantau kader-kadernya yang akan diusung sebagai pasangan Capres-Cawapres. Tim nantinya akan bekerja secara prosedur formal kepartaian, karena hingga kini belum mendeklarasikan tokoh yang akan diusung untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang.

PKS me
...

Insiden Sampang Akibat Kurang Menghargai Perbedaan | Tuesday 03 Jan 2012 20:13:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan bahwa insiden pembakaran komplek pondok pesantres di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur (Jatim), Kamis (29/12) lalu, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal ini tentunya, kalau para tokoh setempat men ...

SBY tak Serius Selesaikan Tragedi Mesuji | Tuesday 03 Jan 2012 19:09:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Mantan Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak serius menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Mesuji, Lampung dan Sulawesi Selatan (Sumsel). Pasalnya, pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) Mesuji itu, hanya ...

Komnas HAM: Polri Berlebihan Dalam Tangani Insiden Bima | Tuesday 03 Jan 2012 16:02:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan fakta serta bukti bahwa aparat kepolisian telah bertindak berlebihan dalam dalam insiden bentrok di Pelabuhan Sape, Lambu, Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12) lalu. Tindakan polisi pun dianggap telah menyalahi prosedur tetap (Protap) soal Penang ...

Demokrat Minta Century Hanya Diproses Secara Hukum | Friday 30 Dec 2011 19:09:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Sejumlah kader Partai Demokrat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka sengaja datang untuk menemui pimpinan KPK terkait dengan penanganan skandal bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Mereka meminta kasus itu harus segera diselesaikan secara hukum, jangan secara politik.

Para kader Demokrat yang
...

Pergantian Kapolri Sudah Sangat Mendesak | Friday 30 Dec 2011 18:01:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Munculnya sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian sepanjang 2011, telah membuktikan kegagalan kinerja Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo. Demi kebaikan rakyat dan menjaga keselamatan negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menggantinya dengan sosok yang dianggap mampu mengemban tugas be ...

HMP Belum Tentu Mengarah Pemakzulan | Thursday 29 Dec 2011 18:48:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski masuk dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Koalisi (Setgab Parpol Koalisi), sikap Partai Persatuan Pembangunan(PPP) tetap mendukung dilakukannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas skandal bailout Bank Century. Alasannya, hak itu tidak selalu mengarah kepada upaya impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden ata ...

SBY Harus Segera Cari Pengganti Timur Pradopo | Wednesday 28 Dec 2011 21:18:33

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dianggap layak untuk dicopot dari jabatannya. Pasalnya, sebagai pucuk pimpinan institusi penegak hukum, dia tak memapu memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Justru di bawah kepemimpinannya tersebut, jajaran kepolisian kerap melakukan berbagai kekerasan terhadap masyarakat di se ...

Bentrok Bima Bukan Pengendalian Tapi Penyerbuan | Wednesday 28 Dec 2011 20:20:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tindakan represif polisi dalam membubarkan massa yang menduduki pelabuhan Sape, Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (24/12) lalu, bukanlah pengendalian tapi sudah penyerbuan dan pembantaian.

Polisi telah memperlakukan rakyat sebagai musuh yang harus dibasmi. Jika sebelumnya rezim ini dikenal dengan r
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Perjuangan Tim Medis Muhammadiyah Menembus Blokade Banjir di Konawe Utara


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]