Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Puluhan TKI Terancam Hukuman Mati | Friday 14 Oct 2011 00:30:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan bahwa 41 orang tenaga kerja indonesia (TKI) tengah menghadapi hukuman mati di negara mereka bekerja, khususnya Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 26 diantaranya dalam kondisi kritis.

Hal ini menunjukan pemerintah sangat lemah memberikan jaminan perlindungan terhadap para
...

SBY Pilih Menteri yang Miliki Rekam Jejak Baik | Thursday 13 Oct 2011 21:48:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga menunjuk dan menetapkan calon menteri dalam rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Pasalnya, ia masih perlu waktu untuk memilih menteri yang rekam jejaknya baik.

"Jadi andai calon menteri itu dari parpol (tidak masalah), tapi harus
...

Pertemuan Cikeas tak Bicarakan Calon Menteri | Thursday 13 Oct 2011 20:56:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan partai politik (parpol) koalisi, ternyata tidak membicarakan nama-nama calon menteri. "Tadi hanya membahas hal-hal prinsipil soal reshuffle,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada wartawan, usai pertemuan di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Bar ...

Dua Presiden Sangat Serius Bahas Reshuffle | Thursday 13 Oct 2011 20:20:17

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II mendapat perhatian khusus para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, dari sejumlah pucuk pimpinan partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi, hanya partai ini yang paling bereaksi keras atas kebi ...

Salim Segaf Bantah Adanya Kontrak Khusus | Wednesday 12 Oct 2011 17:15:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mementahkan pernyataan Sekjen DPP PKS Anis Matta soal adanya kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan semua parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki posisi dan perlakuan yang sama.

“(Soal kontrak khusus Presiden SBY dengan PK)
...

Abdul Hafiz Pertanyakan Status Andi Nurpati | Tuesday 11 Oct 2011 22:55:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Proses pemeriksaan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati, membuat heran Abdul Hafiz Anshary. Ia pun mempertanyakan alasan polisi yang hingga kini belum juga menetapkan status tersangka terhadap salah satu petinggi Partai Demokrat ters ...

Pendiri PK: Fachri Salah Seleksi atau Salah Urus? | Tuesday 11 Oct 2011 20:23:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pendiri Partai Keadilan (PK)—yang merupakan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera/PKS) Yusuf Supendi angkat bicara soal wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan politisi PKS Fachri Hamzah. Ia sangat menyesalkan pernyataan juniornya tersebut.

Menurut Yusuf, Fachri Hamzah tidak memiliki ar
...

Ketua KPU Nilai Pernyataan Wakil Jaksa Agung Keliru | Tuesday 11 Oct 2011 18:46:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membantah dirinya telah menjadi tersangka terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009 atas perolehan suara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung merupakan kekeliruan.

"Saya kira ada kesalahan dari Pak
...

Presiden Serius Bahas Reshuffle | Saturday 08 Oct 2011 19:54:02

*PKS yakin menterinya tidak akan diganti

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat serius melakukan perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Kini, SBY bersama Wapres Boediono masih intensif membahas posisi-posisi menteri yang akan dicopot serta digesernya tersebut.

"Presiden SB
...

DPR Jangan Recoki KPK | Friday 07 Oct 2011 17:41:21

*Sebaiknya DPR fokus menyelesaikan pembahasan RUU yang terbengkelai

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR diminta tidak merecoki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi. Sebaiknya Dewan fokus pada tugas utamanya, yakni menjalankan fungsi legislasi. Banyak RUU yan terbengkelai yang hingga kini tidak juga diselesaikan sesuai y
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]